Iqrak Sulhin
Dosen Kriminologi UI

Dosen Tetap Departemen Kriminologi UI, untuk subjek Penologi, Kriminologi Teoritis, dan Kebijakan Kriminal.

"Quo Vadis" Pemasyarakatan?

Kompas.com - 25/04/2016, 07:10 WIB
Petugas lapas melintas di bagian dalam Benteng Willem I peninggalan Belanda di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/6/2013). Sebagian ruang di Benteng yang dibangun tahun 1834 tersebut digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan dihuni sekitar 260 tahanan. KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKOPetugas lapas melintas di bagian dalam Benteng Willem I peninggalan Belanda di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/6/2013). Sebagian ruang di Benteng yang dibangun tahun 1834 tersebut digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dan dihuni sekitar 260 tahanan.
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Pemasyarakatan, di awal kemunculan konsepnya, secara ontologis memandang kejahatan sebagai fakta sosial yang tidak semata terjadi karena seseorang memiliki sifat jahat.

Kejahatan bukanlah sebuah kualitas individu, namun sebuah kondisi saat seseorang tertinggal atau ditinggalkan dalam kompleksitas kehidupan dan penghidupan. Dengan kata lain, kejahatan terjadi karena kegagalan sosialisasi, disorganisasi sosial, dan adanya tekanan struktural (seperti kemiskinan).

Ada unsur tanggung jawab sosial dalam terjadinya kejahatan. Meskipun dinilai tidak kontekstual dalam konteks extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), namun bukan tidak bisa digunakan sama sekali sebagai sebuah cara pandang dalam pembinaan.

Hal inilah yang membuat mengapa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dijelaskan, tujuan menghukum pelaku kejahatan (pembinaan narapidana) adalah reintegrasi sosial.

Oleh karena kejahatan adalah konflik antara pelaku dengan masyarakat, maka tujuan pembinaan adalah menciptakan kembali kesatuan kehidupan antara keduanya serta melakukan restorasi sosial.

Ini pula yang membuat mengapa pemasyarakatan adalah sebuah sistem. Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana hanyalah satu bagian dari sistem pemasyarakatan.

Upaya reintegrasi dan restorasi juga dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam proses yang dikenal dengan pembebasan bersyarat. Bahkan Bapas dan Rutan telah berperan di dalam pre-adjudikasi dan adjudikasi.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana nasib pemasyarakatan Indonesia saat ini dan ke depannya? Akan kemana pemasyarakatan Indonesia?

Kedua pertanyaan ini penting adanya. Bagaimana tidak, begitu banyak permasalahan sepertinya menemui jalan buntu.

Beberapa pekan terakhir ini, beberapa lembaga pemasyarakatan (lapas) rusuh. Sejumlah oknum petugas dan pejabat terlibat dalam pelanggaran berat, berdagang atau memfasilitasi perdagangan narkotika di dalam lapas.

Melampaui kapasitas

Banyak lapas yang jumlah narapidana dan tahanan melampaui kapasitas tampung. Perbandingan jumlah petugas dengan narapidana dan tahanan adalah 1 : 45, bahkan bisa lebih buruk bila dihitung dengan yang hanya bertugas untuk penjagaan.

KOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Bagian depan Lapas Kelas II A Banceuy luluh lantak dilalap api pasca insiden kerusuhan pada Sabtu (24/4/2016) pagi.
Selain itu, pemenuhan hak-hak seperti ruang, makan, air bersih, sanitasi, informasi, dan lainnya masih jauh dari standar minimum yang telah menjadi komitmen dunia, melalui PBB sejak tahun 1955.

Permasalahan ini dapat dilihat dalam dua sisi analisis, yaitu dari sisi teknis pelaksanaan pemasyarakatan dan sisi makro struktural. Pada sisi teknis, narapidana dan tahanan yang sudah berjumlah lebih dari 180.000 (data Maret 2016) menjadi masalah utama.

Hal ini berdampak pada sulitnya memenuhi hak dan perlakuan sesuai standar minimal. Pada sisi teknis, sejumlah pelanggaran seperti perkelahian, pemilikan alat komunikasi hingga perdagangan narkotika, tidak lepas dari lemahnya pengawasan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Gus Halim: Pembangunan Desa Kini Ada Indikatornya, Tidak Bisa Dilakukan Segelintir Elite Desa

Nasional
Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Peringati Hari Kebangkitan Nasional, PDI-P Gelar Senam Indonesia Cinta Tanah Air

Nasional
PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

PDI-P Tegur Koalisi Golkar-PAN-PPP, Hasto: Jangan Bawa Kontestasi Terlalu Awal

Nasional
Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Gandeng Seahum, DMC Dompet Dhuafa Gelar Pelatihan Capacity Building untuk Pegiat Kemanusiaan

Nasional
Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Ziarah ke TMP Seroja di Dili, Mahfud: Mereka Pahlawan Nasional Kita

Nasional
Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Ketika Ular Masuk Rumah, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Hari Kebangkitan Nasional 2022, Jokowi: Tidak Boleh Ada yang Tertinggal, Tak Ada yang Boleh Tersisihkan

Nasional
Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Akhir Kasus Harvey Malaiholo Nonton Video Porno Saat Rapat

Nasional
Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Penerbang Helikopter C-725 Caracal TNI AU Latih Kemampuan Penembakan Roket RD-702 MOD4

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Hari Kebangkitan Nasional, Prabowo Ingatkan Pentingnya Jaga Semangat Nasionalisme

Nasional
Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Kejagung Tetapkan Analis Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Jadi Tersangka Kasus Korupsi Impor Baja

Nasional
Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Menag Yaqut Tinjau dan Tes Layanan Jemaah Haji di Mekkah

Nasional
Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Hari Kebangkitan Nasional, Ketua DPR Ajak Masyarakat Perkokoh Gotong Royong Bangun Bangsa dan Negara

Nasional
Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Komnas HAM: Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1998 Nonyudisial

Nasional
Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Berpeluang Dihapus, Menko PMK: Jika Kasus Covid-19 Terkendali, Masa PPKM Terus?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.