Tak Ingin Banyak Pihak Bicara Penyanderaan, Pemerintah Akan Buat "Crisis Center"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo disebut telah memutuskan akan membuat semacam crisis center atau pusat krisis yang akan membantu masyarakat yang membutuhkan informasi jika ada kasus penyanderaan warga negara Indonesia di luar negeri.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan dalam sesi coffee morning di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (21/4/2016).

"Jadi ke depan enggak banyak lagi yang ngomong soal masalah penyanderaan. Satu suara saja cukup," kata Luhut.

Menurut Luhut, saat ini terlalu banyak pihak yang merilis informasi terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok bersenjata di Filipina. Dampaknya, berita menjadi simpang siur.

"Sekarang semuanya ngomong, enggak bagus. Itu juga menimbulkan komplikasi," tuturnya.

"Jadi, satu suara saja nanti. Mungkin Badan Intelijen atau siapa yang bicara," tambah Luhut.

Dua kapal berbendera Indonesia , yakni Kapal Tunda TB Henry dan Kapal Tongkang Cristi, dibajak pada Jumat (15/4/2016), ketika melintas di perairan perbatasan antara Filipina dan Malaysia.

Dari 10 anak buah kapal, 4 orang di antaranya masih disandera pembajak. (baca: Dua Kapal Indonesia Dibajak Dekat Filipina, 4 ABK Diculik)

Dalam peristiwa tersebut, 1 orang ABK tertembak, 5 orang selamat, dan 4 orang diculik.

(baca: Pemerintah Belum Tahu Identitas Pembajak Kapal Indonesia di Perbatasan Malaysia-Filipina)

Sebelumnya, sejak 26 Maret, 10 awak kapal pandu Brahma 12 beserta muatan batubara milik perusahaan tambang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, disandera kelompok teroris Filipina Abu Sayyaf.

Para awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu.

Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso (sekitar Rp 14,3 miliar) untuk pembebasan 10 sandera itu.