Rekomendasi SC, Bakal Calon Ketum Golkar Diminta Setor Rp 5 Miliar-Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Nurdin Halid, menyebutkan, biaya munaslub akan ditanggung secara gotong royong oleh bakal calon ketua umum, panitia penyelenggara, dan dewan pengurus pusat.

Namun, khusus untuk bakal calon ketua umum, pembebanan biaya merupakan sebuah kewajiban sebagai bagian dari persyaratan untuk menjadi bakal calon.

"Angkanya antara Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar," kata Nurdin di sela-sela rapat panitia munaslub di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (20/4/2016).

Ia menambahkan, panitia sudah menyediakan lima alternatif nilai biaya. Adapun biaya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar tersebut adalah alternatif yang paling direkomendasikan pihak panitia.

Pembebanan biaya yang direkomendasikan SC tersebut dialokasikan untuk keperluan yang betul-betul bersentuhan dengan bakal calon, seperti debat kandidat, kampanye, hingga transpor peserta.

Biaya tersebut dibebankan kepada bakal calon ketua umum yang sudah lolos tahap verifikasi.

(Baca: Sumbangan Munaslub Golkar Capai Lebih dari Rp 150 Juta, Tanpa Donasi Pengusaha)

"Sebagai pagar untuk mereka tidak melakukan money politic dengan membungkus bahwa 'saya memberikan uang transpor dan uang saku'," ujar Nurdin.

Rekomendasi SC soal nominal setoran setiap bakal calon ketua umum ini akan diserahkan ke rapat DPP Partai Golkar untuk kemudian diputuskan.

"Nanti pemberlakuannya setelah mendapat pengesahan dari DPP. Kalau DPP tidak mengesahkan, ya tidak berlaku," ujarnya.

(Baca: Ini Jawaban Panitia SC soal Terus Mundurnya Munaslub Golkar)

Penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar kembali diundur. Mundurnya penyelenggaraan disinyalir akibat belum rampungnya konsolidasi internal partai berlambang pohon beringin itu.

Semula, penyelenggaraan munaslub dijadwalkan akan dilangsungkan pada 7-8 Mei 2016 di Bali.

Kemudian, panitia pengarah memutuskan untuk menundanya hingga 17 Mei lantaran belum menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pengurus DPP Partai Golkar hasil rekonsiliasi.

Belakangan, penyelenggaraan munaslub kembali diundur menjadi 25 Mei dengan alasan yang sama.