Setoran Rp 20 Miliar oleh Caketum Golkar Dinilai Lestarikan Politik Transaksional

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya wacana agar calon ketua umum Partai Golkar menyetor uang hingga Rp 20 miliar dalam pencalonan menuai kontroversi.

Walau belum diputuskan secara resmi, wacana itu dinilai terlalu memberatkan. Ada juga yang menyebut setoran akan melestarikan budaya politik transaksional.

Direktur Eksekutif Poltracking Institute, Hanta Yuda, menilai Golkar harus keluar dari paradigma politik transaksional.

"Itu paradigma yang Golkar harus keluar dari situ. Belum apa-apa Golkar awali dengan jumlah uang, dan itu fantastis," kata Hanta, usai diskusi bertema "Golkar Menuju Partai Progresif" di Jakarta, Rabu (13/4/2016).

Hanta sempat terkejut mengetahui besarnya dana yang harus disiapkan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Jika itu akhirnya diterapkan, Hanta mengusulkan transparansi.

"Itu harus transparan, diperoleh darimana dan digunakan untuk apa saja," ujar dia.

Hanta menawarkan cara positif jika akhirnya setoran itu jadi dilakukan.

"Panitia kelola dana itu secara transparan. Proses itu dikontrol oleh komite etik. Itu cara yang positif," ujar Hanta.

Meski begitu Hanta mengingatkan, setoran sebesar itu akan membatasi Golkar dalam mendapatkan ketua umum terbaik. Sebab, uang hanya akan menjadi penilaian utama.

"Pertarungan harusnya adalah visi, gagasan, dan program, selain rekam jejak," tutur Hanta.

Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali. Gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara.

Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final. (Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)