Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Paripurna DPD Ditutup dengan Pembacaan Mosi Tidak Percaya

Kompas.com - 11/04/2016, 22:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah sempat ricuh, pelaksanaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah pada Senin (11/4/2016) akhirnya ditutup.

Sidang ditutup setelah perwakilan anggota, Benny Ramdhani, membacakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPD.

Mosi tersebut ditujukan kepada Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad. Ada 60 anggota yang menandatangani mosi tersebut.

Dalam mosinya, mereka menilai pimpinan telah melakukan pelanggaran karena tidak bersedia menandatangani perubahan Tatib DPD yang telah disepakati dalam sidang paripurna pada 15 Januari 2015 lalu.

Di samping itu, mereka menganggap pimpinan DPD tak mampu menunjukkan sikap kenegarawanan setelah menutup sepihak sidang paripurna pada 17 Maret 2016 lalu.

Tak hanya menutup, saat itu mereka juga menolak tatib yang telah disahkan pada sidang paripurna sebelumnya.

Benny lantas menyerahkan mosi tersebut kepada pimpinan dan perwakilan Badan Kehormatan DPD. Sempat terjadi interupsi kala mosi hendak diserahkan.

"Interupsi, pimpinan. Mosi tidak percaya tidak dikenal di dalam sistem hukum kita," kata salah seorang anggota DPD wanita.

Namun, oleh anggota yang lain, dia justru diminta tak perlu mengajukan interupsi.

"Sudah Bu, terima saja. Cukup. Selesai," kata anggota DPD lainnya.

Dijumpai seusai sidang, Benny memastikan akan mengawal perkembangan mosi yang telah diterima pimpinan dan BK DPD.

Ia meminta mosi itu ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan kegaduhan politik baru di DPD.

"Kalau tidak ditindaklanjuti, pimpinan tidak boleh memimpin lagi," ujar Benny.

Kompas TV Rapat Paripurna DPD Diwarnai Kericuhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com