BREBES, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menegur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan lantaran proses pembuatan sertifikat lahan yang terlalu lama.
"Saya beri peringatan kepada Kepala BPN. Saya tidak mau lagi terlalu lama (mengurus sertifikat), terlalu ruwet," ujar Presiden saat meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Terminal Agrobisnis, Desa Larangan, Brebes, Senin (11/4/2016).
"Dari saya lahir sampai sekarang kok mengurus sertifikat lama banget. Apa-apaan ini. Enggak bisa. Jangan diterus-teruskan," lanjut dia.
Presiden melanjutkan, saat ini sudah masuk ke zaman teknologi informasi (TI) yang segala sesuatunya sudah bisa didapatkan dengan mudah dan cepat.
Presiden ingin proses mengurus sertifikat juga dilakukan dengan mekanisme TI.
"Harus dibangun sistem cepat. Biar rakyat itu senang. Rakyat biar bisa cepat berusaha. Masih jutaan yang belum disertifikat karena ruwetnya urusan di BPN," ucap Presiden.
Terlebih lagi, bagi petani, sertifikat sangat penting perannya, yakni sebagai bahan jaminan agunan jika meminjam uang ke bank.
Sebab, kata Jokowi, selama ini petani yang tidak memiliki sertifikat lari meminjam uang ke rentenir dengan bunga yang sangat "mencekik leher".
Presiden berjanji akan mengecek sendiri apakah perintahnya tersebut dilaksanakan atau tidak.