Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/04/2016, 16:29 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak lagi membuat gaduh di parlemen. Terlebih lagi, kegaduhan yang dibuat pun tidak jelas kaitannya dengan kepentingan rakyat.

"Jangan sampai memberi contoh kurang baik kepada publik, apalagi kita gaduh," kata Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Zulkifli mengatakan, dirinya selalu menggaungkan politik tanpa gaduh. Namun, di parlemen sendiri, kegaduhan itu terjadi.

"Apalagi menggaduhkan itu tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Tentu rakyat akan semakin tidak percaya kepada parlemen," kata dia.

Zulkifli berharap, kegaduhan di DPD segera berakhir. Sebagai pimpinan MPR, ia hanya bisa mendorong agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di DPD, DPR, maupun MPR. (Baca: Tolak Jabatan Ketua DPD Dipangkas, Irman Gusman Minta Fatwa MA)

"Jadi, saya harap DPD mampu menyelesaikan persoalan intrrnalnya," kata Zulkifli.

DPD menggelar sidang paripurna, Senin siang. Namun, baru saja dibuka, sidang tersebut langsung ricuh. (Baca: Baru Dibuka, Sidang Paripurna DPD Kembali Ricuh)

Sebelumnya, sebanyak 40 anggota DPD menandatangani mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Irman Gusman dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad.

Keduanya dianggap telah melakukan pelanggaran etik berat lantaran tidak bersedia mengesahkan Tata Tertib DPD yang telah direvisi saat rapat paripurna sebelumnya.

Keributan di DPD ini dipicu keinginan internal DPD untuk memperpendek jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pilot Susi Air Sudah Disandera KKB 8 Bulan, Pangkogabwilhan III: Doakan Ya

Soal Pilot Susi Air Sudah Disandera KKB 8 Bulan, Pangkogabwilhan III: Doakan Ya

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Gerindra Paling Banyak Dipilih Gen Z, PDI-P Didukung Mayoritas Milenial

Survei Litbang "Kompas": Gerindra Paling Banyak Dipilih Gen Z, PDI-P Didukung Mayoritas Milenial

Nasional
Jelaskan Pertemuan dengan SBY, Jokowi: Berbincang Mengenai Pemilu 2024

Jelaskan Pertemuan dengan SBY, Jokowi: Berbincang Mengenai Pemilu 2024

Nasional
Pasca-penembakan 5 Anggota KKB, Pangkogabwilhan III Sebut Situasi Pegunungan Bintang Papua Aman dan Kondusif

Pasca-penembakan 5 Anggota KKB, Pangkogabwilhan III Sebut Situasi Pegunungan Bintang Papua Aman dan Kondusif

Nasional
Mentan Syahrul Yasin Limpo 'Menghilang', Jokowi: Ya Ditunggu, Belum Sampai ke Indonesia

Mentan Syahrul Yasin Limpo "Menghilang", Jokowi: Ya Ditunggu, Belum Sampai ke Indonesia

Nasional
PDI-P Luncurkan Megawati Fellowship, Simak Besaran Beasiswa dan Syaratnya

PDI-P Luncurkan Megawati Fellowship, Simak Besaran Beasiswa dan Syaratnya

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan 'Gen Y' Madya

Survei Litbang "Kompas": Prabowo Puncaki Elektabilitas di Pemilih Milenial dan "Gen Y" Madya

Nasional
Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

Polri Buka Peluang Ada Tersangka Lain yang Diduga Sembunyikan Dito Mahendra

Nasional
Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

Safari Politik ke Banyumas, Anies Bicara Akan Buat Marketplace untuk Para Ahli

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan 'Gen Z'

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Ganjar Unggul Lawan Prabowo di Kalangan "Gen Z"

Nasional
Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

Konflik Yaqut Vs PKB, Berawal dari Imbauan Pilih Pemimpin Berujung Ancaman Disiplin

Nasional
Beberkan Manfaat 'E-voting', Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

Beberkan Manfaat "E-voting", Bamsoet: Tak Perlu Paku hingga Tinta Suara

Nasional
Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan 'E-voting' karena Tak Bisa Dicurangi

Bamsoet: Belum Ada Keseriusan Manfaatkan "E-voting" karena Tak Bisa Dicurangi

Nasional
Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu 'Reshuffle' Terkait Bergabungnya Demokrat

Sinyal Penolakan PDI-P dan PPP soal Isu "Reshuffle" Terkait Bergabungnya Demokrat

Nasional
FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

FSGI Merilis Terjadi 23 Kasus Perundungan di Sekolah Sepanjang 2023, 2 Korban Meninggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com