"Keputusan Rekonsiliasi Kasus HAM Harusnya dari Korban, Bukan Pemerintah"

Kompas.com - 07/04/2016, 21:21 WIB
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGAktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan menggelar aksi Kamisan ke-453 di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016). Dalam aksi itu mereka menuntut pemerintah menyelesaikan kasus-kasus pelangaran hak asasi manusia di masa lalu dan mengkritisi pelantikan Wiranto sebagai Menko Polhukam karena dianggap bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras, Feri Kusuma, mengatakan bahwa keluarga korban dan masyarakat sipil tidak akan berhenti untuk menuntut digelarnya pengadilan HAM adhoc atas kasus pelanggaran HAM masa lalu, jika proses rekonsiliasi tetap terjadi.

Menurut Feri, keputusan diadakannya proses rekonsiliasi seharusnya berasal dari keputusan korban, karena itu merupakan salah satu hak mereka.

"Bukan negara yang menentukan rekonsiliasi, tapi korban. Karena itu adalah hak korban, setelah adanya pengungkapan kebenaran," ujae Feri saat memberikan keterangan pers di kantor Kontras, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (7/4/2016).

Di samping itu ia menilai proses rekonsiliasi tanpa adanya pengungkapan kebenaran melalui mekanisme pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah.

Feri menuturkan, pemerintah seharusnya mengesampingkan opsi rekonsiliasi dan mengutamakan mekanisme penyelesaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

"Kami tidak lagi berdebat di ranah hukum. Sudah ada mekanisme jelas di UU Pengadilan HAM. Meski jalur non-yudisial, pengungkapan kebenaran harus dilakukan untuk memenuhi hak reparasi dan jaminan peristiwa serupa tidak berulang," kata Feri.

Selain itu, Feri juga mengatakan bahwa alasan pemerintah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM melalui rekonsiliasi tidak memiliki dasar yang kuat.

Ia menjelaskan, rekonsiliasi merupakan proses untuk memenuhi hak korban di luar jalur yudisial, seperti hak rehabilitasi restitusi dan kompensasi.

Rekonsiliasi adalah proses yang dilakukan ketika tahapan pengungkapan kebenaran sudah dilakukan.

"Kami tidak masalah dengan penyelesaian melalui jalur non yudisial, tapi prinsip secara internasional harus komplementer dengan jalur yudisial. Dia harus saling melengkapi," ujar Feri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

Nasional
Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

Nasional
Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

Nasional
Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

Nasional
Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

Nasional
Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

Nasional
Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Jubir Pemerintah: Belum Semua Kasus Covid-19 Bisa Terkonfirmasi

Nasional
UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

UPDATE 3 Juni: Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 8.406 Orang, Bertambah 471

Nasional
ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

ICW Minta Polisi Informasikan Perkembangan Kasus OTT UNJ

Nasional
Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Update 3 Juni: Tambah 35, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.698

Nasional
UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

UPDATE 3 Juni: Bertambah 684, Total Kasus Covid-19 di Indonesia 28.233

Nasional
PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Amnesty: Rasialisme Tak Cuma di AS, tetapi Juga Menimpa Masyarakat Papua

Nasional
Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Baleg DPR Tunda Pembahasan DIM Terkait Koperasi di RUU Cipta Kerja

Nasional
KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

KPK Amankan Tiga Unit Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi dan Menantunya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X