Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Nilai Penegakan Etika DPR Masih Lemah

Kompas.com - 07/04/2016, 19:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai penegakan etika Dewan Perwakilan Rakyat masih lemah.

Padahal, kode etik DPR disusun dan diberlakukan untuk menjaga martabat serta kehormatan DPR.

Salah satu contoh yang kerap disoroti publik adalah terkait kedisiplinan anggota DPR dalam menghadiri rapat.

"Misalnya di tingkat kehadiran anggota DPR, jika dirata-rata tidak mencapai 60 persen," kata Peneliti Formappi Bidang Sarana dan Prasarana, I Made Leo Wiratma di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

Made memaparkan, hal tersebut terjadi baik di rapat paripurna maupun rapat komisi.

Catatan Formappi, dari tujuh kali rapat paripurna yang digelar sepanjang masa sidang III tahun sidang 2015-2016, tingkat kehadiran tertinggi anggota DPR adalah pada rapat paripurna ke-18 pada 2 Februari 2016.

Saat itu, jumlah kehadiran anggota 63,39 persen.

Sementara jumlah kehadiran terendah adalah pada rapat paripurna  ke-19 pada 23 Februari 2016, yaitu sebesar 50,53 persen.

Ada pun tingkat kehadiran anggota fraksi dalam rapat-rapat komisi paling tinggi adalah Fraksi Nasdem, yaitu 63 persen dan yang terendah adalah Fraksi PDI Perjuangan dengan 42 persen.

"Jika dirata-rata, maka tingkat kehadiran anggota dalam rapat komisi adalah sebesar 54,6 persen," kata Made.

Selain itu, dari tujuh pelanggaran etik yang tercatat, hanya satu perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dan satu perkara diputuskan untuk tidak dilanjutkan karena pelapor mencabut laporannya.

Sementara lima perkara lainnya tidak diperkarakan, baik oleh masyarakat maupun inisiatif dari MKD dengan menggunakan jalur perkara tanpa aduan.

"Kita sesalkan MKD tidak bekerja dengan baik," ujarnya.

Lemahnya penegakan etika anggota DPR oleh MKD, lanjut dia, diperburuk dengan lemahnya pengawasan dan evaluasi dari fraksi sebagai perpanjangan tangan partai politik terhadap anggota-anggotanya.

Fraksi maupun partai politik dianggap kerap tak memiliki sikap yang tegas terhadap anggota-anggota DPR yang melakukan pelanggaran etik.

Lemahnya kerja MKD serta pengawasan dan evaluasi fraksi menurutnya menjadi indikasi adanya pembiaran terhadap pelanggaran etik.

"Jika pembiaran-pembiaran tersebut diteruskan, maka pasa akhirnya akan melengkapi lemahnya kinerja DPR secara menyeluruh dan berpotensi kian memperburuk citra DPR," ucap Made.

Sementara itu, peneliti Formappi bidang Etika dan Perilaku, Veronica Santi menjelaskan, dengan banyaknya anggota DPR yang tidak menghadiri rapat, maka akan berpengaruh terhadap penyerapan aspirasi.

"Setelah dia susah susah melakukan serap aspirasi, terus diapakan aspirasinya? Mau diperjuangkan dengan cara apa dan dimana? Ya tentunya di rapat," kata Veronica.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com