Pemerintah Didesak Ungkap Kebenaran Sebelum Rekonsiliasi Kasus Pelanggaran HAM

Kompas.com - 06/04/2016, 18:32 WIB
Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, Kamis (21/1/2016).
Abba GabrillinAksi Kamisan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com -  Upaya penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu melalui rekonsiliasi didesak untuk memenuhi hak atas kebenaran, keadilan, dan jaminan tidak terjadi lagi.

Menurut Direktur Asia Justice and Rights (AJAR) Galuh Wandita, pemerintah harus mengupayakan pengungkapan kebenaran lebih dulu sebelum menjalankan rekonsiliasi.

Sebab, kata Galuh, rekonsiliasi merupakan hasil dari proses pengungkapan kebenaran, mengakui adanya pelanggaran, serta ada proses peradilan.

"Hak korban itu kan holistik, kebenaran dan keadilan harus terpenuhi," ujar Galuh saat ditemui di Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Lebih lanjut ia menjelaskan, tidak mungkin hak atas keadilan bagi korban bisa terpenuhi apabila pemerintah tidak menjalankan mekanisme penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran.

Dengan tidak adanya pengakuan dan rasa bersalah negara atas kasus pelanggaran berat HAM masa lalu, peristiwa kekerasan dan penyiksaan dikhawatirkan terus berlangsung.

Galuh mencontohkan, pasca-peristiwa tahun 1965, kasus-kasus pelanggaran HAM lain kerap terjadi di Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena tidak adanya proses pengungkapan fakta mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi, kemudian muncul pemakluman dan impunitas kepada pelaku.

"Saat melanggengkan impunitas, kasus penyiksaan akan terus berulang. Karena tidak pernah ada rasa bersalah dari negara," ucapnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menyebutkan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM diharapkan selesai pada bulan Mei 2016.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X