Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Yakin Densus 88 Bertindak Sesuai Prosedur Terkait Kasus Siyono

Kompas.com - 05/04/2016, 17:42 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan meyakini Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri telah melakukan upaya sesuai prosedur terkait penanganan terduga teroris asal Klaten, Siyono.

Namun, Luhut meminta semua pihak menunggu hasil otopsi terhadap jenazah Siyono sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja Densus.

"Soal Siyono, kita tunggu hasil otopsinya apa. Saya yakin Densus melakukan dengan prosedur yang ada. Kalau ada yang salah nanti kita lihat," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (5/4/2016).

Lebih lanjut ia mengatakan, apabila hasil otopsi nantinya menyatakan ada pelanggaran prosedur, maka pemerintah tidak akan segan untuk mengambil tindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

"Pasti ada tindakan sanksi administratif kalau memang ada tindakan yang menyalahi prosedur," kata Luhut.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi terduga teroris Siyono.

"Belum ada laporan. Nanti seminggu atau 10 hari yang berhak melaporkan ada tim forensik," ujar Haedar di Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/4/2016).

Otopsi Siyono dilakukan oleh sembilan dokter forensik yang ditunjuk Pengurus Pusat Muhammadiyah dan seorang dokter dari Polda Jawa Tengah.

Otopsi dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah.

Haedar mengatakan, pihaknya tidak merasa melangkahi Polri untuk mengotopsi Siyono. Muhammadiyah mendapatkan perintah dari Komnas HAM untuk melakukan hal tersebut.

"Hal yang perlu dipahami, tim dari forensik Muhammadiyah bekerja dalam otoritas Komnas HAM. Kami tidak mau asumsi apa pun proses di lingkungan Polri," kata Haedar.

Lagipula, kata Haedar, ada juga anggota polisi yang terlibat dalam proses otopsi. Sebelum otopsi dilakukan pun Muhammadiyah sudah mengkomunikasikannya kepada Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Otopsi Siyono sempat ditolak oleh warga setempat. Proses otopsi akhirnya dilakukan dengan penjagaan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) Jawa Tengah.

Perwakilan dari Komnas HAM juga hadir untuk pemantauan otopsi.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri seusai penggerebekan di rumahnya, 10 Maret 2016.

Kematian terduga teroris itu menjadi sorotan publik karena diduga ada pelanggaran hukum atas upaya penangkapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah 'Presidential Club', Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah "Presidential Club", Prabowo: Enggak Usah Bikin Klub, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com