Menteri ESDM Tak Tahu Urgensi Dibangunnya PLTMH di Deiyai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan bahwa kondisi kelistrikan di Papua memang sangat memprihatinkan.

Menurut penuturan Sudirman, usai menjadi saksi dalam dugaan suap dengan terdakwa anggota DPR Dewie Yasin Limpo, ada 12 kabupaten di Papua yang belum mendapatkan akses tenaga listrik.

"Kondisi kelistrikan di Papua memang memprihatinkan," ujar Sudirman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

"Ada 12 kabupaten yang belum mendapatkan akses listrik. Deiyai termasuk menjadi prioritas Kementerian ESDM," kata dia.

Namun, ia mengatakan tidak mengetahui urgensi dari usulan dibangunnya pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), sebagaimana diusulkan oleh Pemda Deiyai dan disampaikan melalui Dewie Yasin Limpo.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM telah mempersiapkan program Indonesia Terang untuk menyelesaikan masalah kurangnya akses listrik di Indonesia bagian Timur.

"Dalam waktu dekat akan diluncurkan. Mungkin pada pertengahan atau akhir April," ucap Said.

Selain itu ia juga menjelaskan program Indonesia Terang akan terus berjalan meski dan tidak akan terganggu dengan adanya kasus dugaan suap tersebut.

Kementerian ESDM akan tetap memperhatikan usulan dari daerah dan akan memfasilitasi daerah untuk membuat usulan.

"Kami akan menyediakan fasilitator dan konsultan agar proposal yang diajukan memenuhi syarat, Karena tidak bisa mengusulkan ke DPR tanpa ada usulan dari daerah," ujarnya.

Serahkan proposal

Sebelumnya, Sudirman membenarkan bahwa terdakwa Dewie Yasin Limpo pernah menyerahkan proposal proyek pembangunan PLTMH di Deiya, Papua, kepada dirinya, usai rapat kerja antara Kementerian ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 8 April 2015.

Menurut Sudirman, Dewie Yasin Limpo pernah menyampaikan sebuah proposal proyek dari Pemerintah Daerah Deiyai dan menceritakan mengenai kondisi kelistrikan di Papua sangat memprihatinkan.

"Dia (DYl) pernah bercerita mengenai kondisi listrik di Papua. Katanya kantor Bupati tidak ada listrik. Dia mau memperjuangkan ini. Ya saya ingat, Dewie menyampaikan itu lewat forum (rapat)," kata Sudirman.

Meskipun demikian, dia menjelaskan, proposal yang diajukan tersebut belum memenuhi syarat-syarat pengajuan proposal pada umumnya.

(Baca: Menteri ESDM Akui Dewi Yasin Limpo Pernah Berikan Proposal Proyek PLTMH)

Dalam pengajuan tersebut, kata Said tidak dilengkapi dengan syarat yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM, salah satunya adalah soal studi kelayakan.

"Syaratnya tidak hanya berupa proposal kan tapi ada macam-macamnya, seperti studi kelayakan," ujarnya.