Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didakwa Suap Proyek Listrik, Dewie Yasin Berdalih Bantu Deiyai Keluar dari Krisis Listrik

Kompas.com - 28/03/2016, 15:52 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Dewie Yasin Limpo berulang kali dicecar pertanyaan soal kasus suap yang menimpanya oleh Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Salah satunya, Jaksa berupaya mendalami motif Dewie untuk memperjuangkan anggaran proyek yang bukan berasal dari daerah pemilihannya.

"Saya ini gigih memperjuangkan bukan hanya di dapil saya, tapi seluruh Indonesia Timur. Jangan heran kalau berkembang paham lain seperti ISIS, karena di sana kurang penerangan, jadi rawan soal keamanan," ujar Dewie kepada Jaksa di Pengadilan Tipikor.

Selain itu, Dewie mengatakan, kebutuhan listrik di Deiyai, Papua, sudah sangat menyedihkan. Menurut Dewie, para siswa di kabupaten tersebut hingga kini masih menggunakan obor sebagai alat penerangan saat belajar.

(Baca: Staf Dewie Yasin Akui Minta Komisi untuk Proyek Pembangkit Listrik di Papua)

Jaksa dari KPK kemudian menanyakan apakah biasa seorang anggota DPR memperjuangkan aspirasi dari daerah lain. Terlebih lagi, daerah tersebut merupakan daerah pemilihan anggota DPR yang lain.

Menurut Dewie, ia bersama anggota DPR lainnya seringkali menerima aspirasi dan usulan untuk pembangunan infrastruktur dari berbagai daerah. Hal tersebut disampaikan masyarakat saat anggota DPR melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah.

Menurut Dewie, hal yang wajar jika usulan yang diterima saat kunjungan kerja tersebut dibicarakan dan didorong secara bersama-sama. Jaksa kemudian kembali bertanya, apakah ada usulan program di daerah lain yang berhasil ia perjuangkan.

Namun, Dewie tidak menjawab dan hanya membicarakan soal aspirasi di daerah pemilihannya di Sulawesi Selatan.

(Baca: Dua Terdakwa Penyuap Dewie Yasin Limpo Divonis 2 Tahun Penjara)

"Kalau Sulsel itu kan daerah Ibu, tapi untuk daerah lain, itu yang saya belum paham apa tujuannya," kata Jaksa.

Dalam kasus ini, Dewie Yasin Limpo diduga menerima uang dari Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, Papua, lrenius Adii dan Direktur PT Abdi Bumi Cendrawasih Setiady Jusuf.

Uang tersebut ditujukan agar Dewie memasukkan proyek pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2016.

(Baca: Staf ESDM Heran Dewie Yasin Sibuk Urusi Proyek di Papua yang Bukan Dapilnya)

Irenius, Setyadi, dan Dewie sepakat bahwa fee yang diberikan sebesar tujuh persen dari nilai total proyek. Nilai proyek tersebut sebesar Rp 50 miliar. Dengan demikian, Dewie meminta jatah sebesar Rp 2 miliar.

Dalam kesempatan itu juga, Setyadi memberikan uang ke Irenius dan Rinelda Bandaso, staf pribadi Dewie, masing-masing sebesar 1.000 dollar Singapura. Namun, setelah serah terima uang dilakukan, ketiganya langsung ditangkap KPK di lokasi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com