Natuna, antara Kedaulatan dan Keterbelakangan

Beberapa waktu lalu, tepatnya 19 Maret, terjadi insiden kapal Coast Guard RRT dengan kapal patroli KKP Republik Indonesia di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di utara Kepulauan Natuna. Ini sebenarnya bukan kejadian pertama.

Seperti diceritakan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, (Kabais) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto, sejumlah insiden pernah terjadi, tetapi luput dari pemberitaan.

Ia pun mengingatkan, kekayaan laut Natuna harus bisa dikelola secara bijak.

"ZEE itu memberikan hak untuk memanfaatkan kekayaan alam. Bukan hak kedaulatan. Apa yang terjadi di laut lepas itu adalah hukum rimba. Yang paling siap beroperasi di lautan adalah militer atau polisi," ujar Ponto.

Ia menyarankan perlunya kapal perang untuk hadir di wilayah tersebut sebagai representasi negara.

Saat ini, Kementerian Pertahanan sedang membangun fasilitas militer, termasuk perluasan dermaga dan landasan pesawat di Natuna.

Upaya ini akan berhasil kalau infrastruktur dan ekonomi di Kepulauan Natuna tumbuh sehingga rakyat Natuna akan semakin cinta Indonesia.

Dengan demikian, konsep pertahanan semesta bahwa rakyat menjadi tulang punggung pertahanan terwujud. Bagaimanapun, kedaulatan wilayah harus dijaga.