JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menilai perseteruan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sekali lagi menandakan pemerintah tidak kompak.
Perseteruan ini juga, lanjut Fadli, juga menandakan ketidakmampuan Presiden Joko Widodo dalam memimpin kabinetnya.
"Masalah bukan di kabinet tapi yang memilih dan memimpin kabinetnya," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Menurut Fadli, jika memang ada masalah mengenai kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal tersebut sebaiknya dibahas di internal kabinet. Namun, Menteri Susi dan Jubir JK justru mengungkapkan masalah ini di media sehingga suasana menjadi gaduh.
(Baca: Jubir JK Beberkan Pertemuan Segitiga antara Presiden, Wapres, dan Susi)
"Harusnya cukup berada dalam rapat kabinet tertutup. Di situ diperdebatkan kemudian ambil kebijakan," kata Politisi Partai Gerindra ini.
Fadli pun menilai reshuffle atau perombakan kabinet belum tentu menjadi solusi atas selalu gaduhnya pemerintah ini.
Dia menyarankan, pemerintah harus melakukan kajian serius terhadap kebijakan Menteri Susi seperti moratorium kapal eks pemilik asing, transhipment, dan pengaturan sertifikasi kapal bisa berdampak buruk bagi industri sektor perikanan.
Setelah mendapatkan suatu kajian yang pasti, baru lah pemerintah mengambil sikap.
(Baca: Jubir Wapres: Ibu Susi Jangan Alergi dengan Saran dari Pak JK)
"Intinya, kebijakan kita harus berdayakan para nelayan sehingga dapatkan penghasilan lebih. Bukan justru mematikan nelayan. Tidak boleh lah matikan nelayan karena tidak sesuai cita-cita presiden sendiri," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Susi sudah menegaskan bahwa semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, pelarangan bongkar muat kapal di tengah laut (transhipment), dan pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Jokowi.
"Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden," tegas Susi.
(Baca: Susi Tegaskan Presiden Setuju Perikanan Tangkap Dikuasai Seutuhnya oleh Indonesia)
Namun, Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla Husain Abdullah justru mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengevaluasi berbagai kebijakannya.
Kata dia, hal itu terungkap seusai pertemuan segitiga antara Presiden Jokowi, Wapres Kalla, dan Menteri Susi.
"Pak Jokowi menyampaikan kepada Pak JK bahwa dirinya sebenarnya sudah berulang kali meminta Ibu Susi agar mengevaluasi kebijakannya, tetapi tidak dilakukan oleh Susi," kata Husain kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (30/3/2016).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
