Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas Duga Ada Keanehan di Balik Penolakan Otopsi Siyono oleh Warga

Kompas.com - 31/03/2016, 18:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menganggap ada keanehan di balik penolakan masyarakat Warga Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah terhadap rencana otopsi jenazah Siyono.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Busyro menilai reaksi tersebut tak seperti tradisi di masyarakat, di mana jika ada orang yang meninggal dunia maka tetangga-tetangganya akan datang melayat.

"Sekarang di balik penolakan itu ada apa? Apakah sebelumnya ada tradisi-tradisi di desanya Siyono itu keretakan masyarakat?" ujar Busyro usai mengisi acara diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

"Setahu saya tidak ada. Masyarakat di sesa sana guyub-guyub seperti pada umumnya masyarakat Indonesia. Jadi aneh, aneh sekali," kata dia.

Ia menambahkan, otopsi dilindungi oleh hukum dan diatur oleh Undang-Undang. Sehingga jika ada upaya pengalang-halangan maka dapat dikatakan melanggar hukum.

Sebab, otopsi adalah cara akademis untuk mengetahui wajar atau tidaknya suatu kematian.

Meski begitu, Busyro membantah saat ditanya apakah warga sekitar menerima ancaman dari pihak tertentu di balik penolakan tersebut.

Kalau pun terjadi keganjilan, Busyro menambahkan, maka apapun hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polri.

"Kelemahan-kelemahannya harus dikoreksi oleh publik. Kepolisian kan lembaga publik," ujarnya.

Busyro menuturkan, pihaknya telah menyiapkan tim otopsi yang terdiri dari lima orang, dari pihak rumah sakit dan perguruan tinggi.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan otopsi akan dilakukan.

"Kami belum dapat informasi dari dokter ahli forensik," kata mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kompas TV Terduga Teroris Serang Petugas Densus 88
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com