Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Anggaran untuk Perpustakaan DPR Ada, Kenapa Tidak?"

Kompas.com - 30/03/2016, 19:48 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira menuturkan, partainya akan memberikan dukungan terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat terkait pembangunan perpustakaan.

Namun, menurut Andreas, dukungan diberikan sejauh rencana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga dengan memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

"Ya perpustakaan itu pasti punya manfaat bagi masyarakat, generasi muda. Bagi siapa pun  yang mau belajar," kata Andreas di Jakarta, Rabu (30/3/2016).

Andreas pun mengaku tak masalah dengan wacana membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar dengan banyak orang muda yang ingin belajar.

Membangun satu perpustakaan modern dianggapnya selalu membawa manfaat.

Andreas beranggapan, tidak ada bangsa yang maju jika orang mudanya tak belajar dan tak memanfaatkan perpustakaan.

"Kalau anggaran tersedia dan kemampuan untuk itu ada, ya kenapa tidak?" tuturnya.

Rencana membangun perpustakaan ini muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menerima sejumlah cendekiawan yang menginginkan pembangunan perpustakaan itu.

(Baca: Fahri Hamzah Anggap Perpustakaan DPR Level Ketua RT)

Pembangunan itu akan menggunakan dana yang sudah dianggarkan untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 570 miliar pada APBN 2016.

Namun, rencana pembangunan perpustakaan DPR itu dicurigai hanya untuk mengelabui publik. (Baca: Pembangunan Perpustakaan DPR Dinilai Hanya untuk Kelabui Publik)

Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi curiga, upaya akal-akalan ini dilakukan karena rencana pembangunan gedung baru DPR yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016 banyak mendapat penolakan dari publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com