Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan Perpustakaan DPR Dinilai Hanya untuk Kelabui Publik

Kompas.com - 25/03/2016, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana DPR yang hendak membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara atas usul para cendekiawan dinilai hanya akal-akalan untuk mengelabui publik.

Direktur Center Budget Analysis Uchok Sky Khadafi curiga, upaya akal-akalan ini dilakukan karena rencana pembangunan gedung baru DPR yang sudah dianggarkan sebesar Rp 570 miliar dalam APBN 2016 banyak mendapat penolakan dari publik.

Selanjutnya, Uchok menilai, pihak DPR tidak putus asa soal banyaknya penolakan pembangunan gedung baru ini.

Setelah kedatangan cendekiawan ke DPR pada Selasa (22/3/2016) kemarin, Ketua DPR Ade Komarudin dianggap Uchok seperti mendapat amunisi baru untuk pembangunan gedung.

"Kali ini, judulnya bukan lagi gedung baru. Agar lebih intelektual, DPR diwacanakan mau bangun perpustakaan termegah se-Asia agar mendapat dukungan dari publik," kata Uchok, Jumat.

Dengan sikapnya yang ngotot untuk membangun perpustakaan ini, lanjut Uchok, sangat terlihat bahwa Ketua DPR tidak konsisten dengan ucapannya.

Sebab, pada awal Maret lalu, Ade sempat mengaku setuju, pembangunan gedung baru dibatalkan karena menghormati kebijakan pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung baru di kementerian dan lembaga.

(Baca: Ketua DPR Setuju Pembangunan Gedung Baru Lembaganya Dibatalkan)

"Bisa-bisanya mulut selalu berubah-ubah seenaknya sesuai seleranya. Baru kemarin mau melakukan moratorium, hari ini berubah lagi, ingin melanjutkan pembangunan gedung DPR, dengan judul perpustakaan untuk dugaan ingin mengelabui publik," tutur Uchok.

Uchok pun meminta agar publik waspada dan tidak langsung menyetujui rencana pembangunan perpustakaan ini.

Dia menilai, pembangunan perpustakaan hanya menghabiskan uang rakyat. Sebab, belum tentu perpustakaan itu dapat menunjang kinerja anggota DPR.

"Saat ini saja, perpustakaan sudah bagus, kok. Namun sayang, perpustakaan sekarang saja jarang dikunjungi oleh anggota Dewan," kata dia.

Uchok khawatir, nantinya pembangunan gedung hanya akan jadi proyek bancakan. Dia pun meminta DPR untuk segera menghentikan pembangunan gedung baru, baik itu perpustakaan, penambahan ruangan, alun-alun demokrasi, maupun lainnya.

"Segera kembalikan alokasi anggaran sebesar Rp 570 miliar ke kas negara," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com