Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Merasa Ada yang "Kebakaran Jenggot" Menyikapi "Tour de Java"

Kompas.com - 22/03/2016, 10:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap ada pihak yang tidak senang dengan safari politik yang dilakukannya "SBY Tour de Java".

Hal itu disampaikan SBY dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono, menyikapi berbagai pemberitaan pascalangkah Presiden Joko Widodo meninjau proyek pusat olahraga Hambalang, Jawa Barat.

Kunjungan Jokowi itu kemudian dikaitkan dengan safari SBY ke berbagai daerah di Pulau Jawa.

Dalam tweet-nya, SBY mengaku tidak percaya anggapan bahwa Jokowi ingin hancurkan "Tour de Java" dengan berkunjung ke Hambalang.

Presiden keenam RI itu mempertanyakan, mengapa agenda dirinya bertemu dengan kader Demokrat dan rakyat mesti dihancurkan? (baca: Istana: Presiden Jokowi ke Hambalang Bukan untuk Balas SBY)

"Aspirasi rakyat (yg muncul dlm Tour de Java SBY) bukan utk dihancurkan, justru harus didengar. Bukankah pemimpin mesti mendengar?" kata SBY.

SBY menegaskan, langkah pihaknya mendengarkan suara kader Demokrat adalah hak dan kedaulatan partainya. Tak boleh ada pihak luar yang mencampuri.

Melihat respons berbagai pihak atas safari tersebut, SBY merasa ada pihak yang 'kebakaran jenggot'.

"Itulah tujuan, kegiatan & hasil SBY Tour de Java. Kenapa harus kebakaran jenggot? Lagi pula tak ada hukum yg dilanggar," kata SBY.

Berbagai pihak menganggap kunjungan Jokowi ke Hambalang merupakan respons atas pernyataan SBY dalam "Tour de Java". (baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

Dalam rangkaian "Tour de Java", tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), SBY mengungkapkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur.

Apalagi, kondisi ekonomi tanah air sedang lesu. (baca: "Blusukan" Jokowi ke Hambalang adalah Sindiran Keras bagi SBY)

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak  dikuras habis ekonomi justu tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan, apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tapi kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya, dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk  dikerjakan pada tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi, enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya. Sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujar dia.

Jokowi sedih di Hambalang

Dua hari setelah kritik SBY, Jokowi tiba-tiba meninjau proyek pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

KOMPAS.com / RAMDHAN TRIYADI BEMPAH Presiden RI Joko Widodo meninjau langsung lokasi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/3/2016).
Proyek tersebut dibangun pada era SBY. Jokowi membawa serta Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono.

Jokowi mengaku sedih melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang mangkrak pembangunannya.

Kesedihan itu diungkapkan Jokowi di akun Twitter-nya @Jokowi, Jumat pukul 13.31 WIB. (Baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

"Sedih melihat aset Negara di proyek Hambalang mangkrak. Penuh alang-alang. Harus diselamatkan," tulis Jokowi.

Sementara, kepada wartawan di lokasi blusukan-nya itu, Jokowi menekankan perlu dilakukan penyelamatan proyek tersebut sebagai aset negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com