Puan Bela Jokowi soal Kritik Partai Demokrat

Demokrat menganggap pemerintah saat ini terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Saya kira tidak. Sejak awal dilantik, prioritas pemerintahan Pak Jokowi adalah memberikan kesejahteraan bagi rakyat," ujar Puan di Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).

Bentuk program penanggulangan kemiskinan yang dimaksud ialah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Kartu Indonesia Pintar.

(Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

Puan menampik bahwa pemerintah memangkas dana penanggulangan kemiskinan untuk infrastruktur. Pemerintah, sebut Puan, justru menambahnya. Hal ini dibuktikan pada April 2016 mendatang, pemerintah akan mengeluarkan program baru untuk penanggulangan kemiskinan.

Ketika diminta membandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya tentang program penanggulangan kemiskinan, Puan menolak. Dia mengatakan, setiap pemerintah memiliki prioritasnya masing-masing.

"Saya enggak mau membanding-bandingkan. Saya kira setiap pemerintahan itu punya prioritas bagaimana kita bisa melakukan hal itu secara proporsional saja," ujar dia.

(Baca: Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana)

Sebelumnya, Partai Demokrat mengkritik pemerintah yang dianggap menggunakan APBN secara besar-besaran sehingga mengganggu alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini.

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

(Baca: Demokrat: Belanja Infrastruktur Berlebihan Ganggu Anggaran untuk Orang Miskin)

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.

"Namun, perlu dipastikan dengan saksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN, dan swasta," ungkap Hinca.