Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mohamad Burhanudin
Pemerhati Kebijakan Lingkungan

Penulis lepas; Environmental Specialist Yayasan KEHATI

Revolusi Kaum Milenial dan Musim Semi yang Tak Kunjung Tiba

Kompas.com - 21/03/2016, 09:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Seiring dengan itu, Generasi Milenial mendewasa sebagai generasi baru di Indonesia. Mereka tumbuh bersama teknologi digital. Menguasainya dengan sangat baik, dan tergantung erat dengannya dalam hampir semua sendi kehidupan.

Namun, sebagaimana umumnya kelompok masyarakat sipil di Indonesia lainnya, generasi Milenial ini (yang kemudian mengisi sebagian besar slot kelas menengah perkotaan di negeri ini), juga terfragmentasi dalam beragam identitas. Maka tidak heran, ekspresi mereka kerap didasarkan di mana posisi identitas mereka.

Ekspansi dunia digital juga kian mengkristalkan sikap konservatif, dan tak jarang menyuburkan kebencian antarkelompok. Antagonisme yang muncul pun lebih bersifat horisontal daripada vertikal.

Perdebatan yang berbasis identitas, misalnya yang aktual tentang isu LGBT, Syiah-Sunni, ataupun label halal-haram, jauh lebih mengemuka ke ruang publik digital daripada isu-isu struktural terkait Sepuluh Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang cenderung berpihak kepada pemilik modal itu.

Kesadaran politik perlawanan kelas yang lemah oleh generasi baru tersebut juga membuat mereka rawan terseret dalam kepentingan politik praktis.

Betapa dalam 1,5 tahun terakhir, sebagian kelas menengah kita, terlalu disibukkan dengan pertarungan berbasis dukungan politik terhadap dua pasangan kandidat presiden-wakil presiden yang bertarung pada Pemilu 2014 lalu.

Kritisisme terhadap pemerintah baru lebih didasarkan karena ekspresi kebencian, sehingga mudah dipatahkan dan distigmatisasi dengan sebutan haters.

Sementara, kelompok kritis yang dipandang netral dan progresif lebih disibukkan bertarung dalam isu-isu identitas. Akibatnya, isu-isu struktural relatif terabaikan. Kalau pun mendapat perhatian, sangat lemah energi yang mendorongnya.

Di pihak lain, kaum oligarki dengan sumber daya ekonomi politik yang mereka miliki, mampu beradaptasi dan membangun konsolidasi yang jauh lebih cepat dan solid dibanding yang mampu dilakukan kelas menengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com