Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dianggap "Newsmaker", Partai-partai Akan Dapat Untung Pencitraan

Kompas.com - 18/03/2016, 08:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, partai-partai politik yang mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju ke Pemilihan Gubernur DKI 2017 melalui jalur independen memiliki tujuan elektoral dan pencitraan.

Ahok, panggilan akrab Basuki, dianggap sebagai sosok newsmaker. Setiap tindakannya akan menjadi berita. Maka dari itu, partai yang mendukungnya juga akan mendapatkan pemberitaan pula.

"Ahok ini kan newsmaker. Tentu setiap tindakannya akan jadi berita. Makanya, partai berharap ketika mereka mendukung akan mendapat pemberitaan juga," ujar Arya saat dihubungi, Jumat (18/3/2016).

Keuntungan yang diperoleh ini, lanjut dia, digunakan untuk kepentingan partai dalam jangka pendek dan menengah. Jangka pendek adalah Pilkada 2017 di sejumlah daerah di Indonesia dan kepentingan jangka menengah adalah pemilu presiden.

(Baca: Ahok Mantap 100 Persen Maju di Pilkada DKI Melalui Jalur Independen)

Setelah Partai Nasdem, Partai Hanura juga menyatakan akan mendukung Ahok. Tak menutup kemungkinan, beberapa partai lainnya juga merapat. Namun, tak berarti partai-partai politik ke depannya akan "latah" mendukung Ahok.

Arya melihat ada dilematis pada partai-partai politik, terutama partai besar dan menengah. Pasalnya, jika mereka mendukung calon independen, otomatis mereka akan kehilangan kesempatan untuk mencalonkan kader mereka atau orang yang mendaftar ke partai mereka.

Selain itu, jika mendukung calon independen, perolehan kursi mereka di DPRD juga akan hangus.

(Baca: Dukungan Partai Dianggap Bisa Jadi Buah Simalakama untuk Ahok)

"Seperti Nasdem dukung Ahok. Itu kan enam kursi Nasdem menguap. Enggak dihitung. Jadi, partai kan harus mempertimbangkan itu," kata Arya.

Karena itu, Arya menambahkan, partai-partai saat ini masih dalam tahap penjaringan untuk mencari sosok yang tak hanya disukai partainya, tetapi juga bisa diterima partai lain sehingga sosok tersebut mampu membentuk suatu koalisi pencalonan.

"Bahkan, Gerindra pun harus koalisi karena tidak cukup (memiliki) kursi. Jadi, kalau mau mencalonkan juga harus mencari tokoh yang bisa diterima partai lain," tutur Arya.

Kompas TV Ahok: Parpol Silakan Dukung asal Tak Minta Dana

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com