Dilarang Polisi, Pemutaran Film "Pulau Buru Tanah Air Beta" Pindah Lokasi

Kompas.com - 16/03/2016, 21:59 WIB
Situasi saat berlangsungnya pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016) Kompas.com/Alsadad RudiSituasi saat berlangsungnya pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/3/2016)
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang seharusnya diputar di Goethe Institute, Jalan Diponegoro, pada Rabu (16/3/2016) sore batal terlaksana. Penyebabnya karena adanya larangan dari kepolisian.

Pemutaran film yang disutradarai oleh Rahung Nasution itu akhirnya dipindah ke Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebanyak dua sesi pada petang tadi.

Ketua panitia pemutaran film, Dita Caturani, mengatakan, pelarangan polisi terjadi setelah adanya protes dari sekelompok orang.

"Polisi melarang setelah ada orang-orang yang datang ke Goethe pukul 15.00 WIB tadi. Mereka bawa spanduk anti-komunis," kata Dita di Kantor Komnas HAM.

Meski sempat menemui kendala, Dita mengaku puas dengan pemutaran yang dilangsungkan di Kantor Komnas HAM. Sebab, pemutaran film yang diinformasikan lewat media sosial itu dihadiri oleh banyak orang.

Pantauan Kompas.com, pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta memang terpantau dihadiri oleh ratusan orang. Film itu diputar di salah satu ruangan yang ada di lantai dua Kantor Komnas HAM.

"Jumlah tempat duduknya ada 100, tapi tadi kita lihat banyak yang berdiri. Kemungkinan sampai 200 orang," ujar Dita.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Film Pulau Buru Tanah Air Beta bercerita tentang mantan tahanan politik kasus pemberontakan 1965 yang kembali lagi ke Pulau Buru, sebuah pulau di Maluku yang menjadi pulau tempat pembuangan orang-orang yang diduga terlibat pemberontakan 1965.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Ngabalin: Presiden Apresiasi Usulan Lockdown, tetapi PPKM Mikro Paling Tepat

Nasional
DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU KUP

Nasional
Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Kemenkes Jelaskan Alasan Hasil Swab Antigen Dicantumkan di Laporan Harian Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Menko PMK Sebut Kebiasaan Protokol Kesehatan Butuh Waktu agar Bisa Dipatuhi

Nasional
Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Awalnya 1 Juta Kasus Covid-19 Indonesia Butuh Waktu 331 Hari, Kini 147 Hari

Nasional
Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Politisi PAN Sebut Wacana Presiden Tiga Periode Khianati Cita-cita Reformasi, Harus Diakhiri

Nasional
DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

DPR Perpanjang Pembahasan RUU PDP dan RUU Penanggulangan Bencana

Nasional
KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

KPK Dalami Dugaan Beberapa Pertemuan Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai dengan Stepanus Robin

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

KPK Dalami Kepemilikan Aset Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles

Nasional
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Pemerintah Diminta Pertimbangkan Opsi Lockdown Regional dan Tambah Kapasitas BOR di RS

Nasional
Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Pemerintah dan DPR Disebut Sepakat Akan Masukkan RUU KUHP ke Prolegnas Prioritas Bulan Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X