Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Amir Sodikin
Managing Editor Kompas.com

Wartawan, menyukai isu-isu tradisionalisme sekaligus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bergabung dengan harian Kompas sejak 2002, kemudian ditugaskan di Kompas.com sejak 2016. Menyelesaikan S1 sebagai sarjana sains dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan S2 master ilmu komunikasi dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. 

Fenomena "Teman Ahok", Saat Generasi Y Menolak Oligarki Parpol

Kompas.com - 12/03/2016, 10:20 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

"UU akan selalu dipengaruhi oleh para oligark. Di Indonesia, problemnya makin rumit karena tak ada yang mengontrol," ujar Donny.

Potret gerakan anak-anak muda ini, menurut Donny, masih dalam tahap menolak sistem politik Indonesia yang berbau oligarki.  

"Baru tahap penolakan, belum menjadi perlawanan sistematis," kata Donny. Gerakan semacam ini hanya memindahkan persoalan. Tetap saja, persoalan oligarki yang sebenarnya harus segera dibongkar, tak tersentuh sama sekali.

Sikap apatisme terhadap parpol justru akan membuat kekuasaan para oligark di parpol makin kuat bercokol. Sikap ramai-ramai mendukung seseorang keluar dari parpol dan mengusungnya ke jalan pasangan calon perseorangan akan makin melemahkan sistem demokrasi yang salah satu pilarnya adalah parpol.

"Ahok didorong independen. Jokowi didorong keluar parpol. Lalu, pada 2019 siapa yang akan kita pilih? Ini hanya menyelesaikan persoalan sesaat, bukan memperbaiki sistem," kata Donny.

Gerakan seperti ini hanyalah gerakan permukaan yang tak akan mengubah keadaan. Parpol yang dipenuhi para oligark tak tersentuh. Maka, makin jayalah para oligark di parpol-parpol itu.

"Kalau mau membuat perubahan substansial, parpol harus diperbaiki. Entah dengan cara membuat partai baru atau dengan cara memperbaiki parpol lama," kata Donny.

Kita sering mengkritik kinerja DPR dan parpol, tetapi seolah tak ada jalan untuk membereskannya. Banyak hal yang bisa dikerjakannya untuk memaksa parpol mengikuti kaidah demokrasi, misalnya memaksa mereka membuat laporan keuangan yang auditable.

Donny mengingatkan agar fenomena Teman Ahok tak berkembang menjadi gerakan antiparpol. Gerakan antiparpol yang masif akan bergerak pada fasisme yang antidemokrasi dan hanya bertumpu pada salah satu figur yang sifatnya personal.

Regenerasi parpol macet

Lahirnya gerakan anak-anak muda untuk menolak oligarki sistem politik Indonesia tetap harus diberi ruang apresiasi. Masyarakat sipil selama ini telah merasakan bagaimana sakitnya dibohongi dan dikhianati para elite politik yang telah mendapatkan kekuasaannya, entah di jalur parlemen maupun eksekutif.  

Tak ada jaminan, mereka yang tadinya dilahirkan oleh gerakan reformasi, setelah berada di partai politik, konsisten dengan keperpihakannya kepada rakyat.

Tak ada anak muda yang mampu mendongkel para oligark yang bercokol di parpol. Sepertinya, gerakan anak-anak muda menyadari ironi ini dan satu-satunya cara, bagi mereka, adalah melawan dari luar parpol.

Para oligark di parpol menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi melalui jalur-jalur legal dan memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan. Hingga pascareformasi, parpol menjadi lembaga yang sulit untuk dirombak dan direformasi secara demokratis.

Para penguasa parpol seolah tak rela kekuasaannya jatuh ke tangan generasi muda. Maka, regenerasi parpol macet dan pendidikan politik di akar rumput tidak berjalan. Tugas parpol untuk pendidikan politik dan pendidikan kewarganegaraan pun terbengkalai.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com