Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno

Kompas.com - 12/03/2016, 08:17 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

Pada saat itu apakah Badan Arsip Nasional sudah ada?

Badan Arsip Nasional sudah ada. Di dalam situasi seperti itu, yang gawat itu, tidak terpikirkan untuk mengarsipkan hal itu. Tahun 1998 baru Arsip Nasional melakukan hal positif itu. Arsip Nasional langsung meminta pada Setneg itu surat Soeharto menyatakan berhenti jadi Presiden.

Jadi surat asli Soeharto berhenti ada di arsip. Itu sangat penting karena di buku-buku Soeharto ditulis mengundurkan diri. Kenyataannya tidak. Soeharto menyatakan berhenti menjadi Presiden. Itu kan beda.

Secara hukum, kalau ia mengundurkan diri. Ia harus mengajukan surat pengunduran diri kepada MPR dan diterima atau tidak. Tapi kalau ia menyatakan berhenti. Ya sudah saya berhenti dan itu suratnya ada. Disimpan dengan penjagaan berlapis-lapis. Itu belajar dari kesalahan Supersemar.

Ada versi yang menyebut bahwa Soekarno ditekan untuk mengeluarkan Supersemar, bahkan ditodong senjata api. Ada kemungkinan itu?

Saya menggunakan istilah "ditekan" bukan "dipaksa". Dipaksa dalam arti penodongan juga saya bantah karena tidak mungkin. Karena di sana ada pasukan Tjakrabirawa, ring 1, ring 2, dan ring 3. Prajurit yang tidak ada hubungannya dengan Presiden, tidak akan masuk ke Ring 1.

Jadi tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean (Mayjen Maraden Panggabean) itu berani. Jadi tidak dipaksa, tapi ditekan. Istilah yang tepat adalah ditekan. Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto.

Dampak politik dari Supersemar?

Itu kan selangkah lagi untuk mengambil kekuasaan. Betul kalau dikatakan dampaknya kalau surat itu adalah kunci pengambilalihan kekuasaan. Jadi kalau pakai itu, tinggal diputar kuncinya dan dapatlah kekuasaan.

Dari satu kalimat itu: "mengambil suatu tindakan yang dianggap perlu." Itu mungkin blunder yang dilakukan Bung Karno, oleh seorang sipil, dengan perintah yang tidak jelas pada seorang tentara.

Karena perintah terhadap tentara seharusnya itu kan terbatas dan jelas waktunya. Blunder yang dilakukan oleh seorang sipil dengan memberi perintah kepada seorang tentara dengan tidak jelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com