Kompas.com - 12/03/2016, 08:17 WIB
Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966 tidak hanya berkutat pada misteri keberadaan surat itu secara fisik. Interpretasi mengenai isi pun menjadi perdebatan.

Keraguan mengenai keberadaan Supersemar bisa dianggap redup setelah Soekarno menyinggung mengenai surat itu dalam pidato kenegaraan pada 17 Agustus 1966.

Namun, polemik mengenai isi tetap bergulir hingga sekarang. Dalam pidato berjudul "Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah", Soekarno membantah memberikan transfer kekuasaan.

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asvi Warman Adam menyatakan bahwa ada penafsiran yang berbeda oleh Pangdam V Jaya saat itu, Brigjen Amirmachmud, yang tetap dilakukan atasannya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Kepada wartawan Kompas.com, Kristian Erdianto, Asvi juga menceritakan mengenai sejumlah versi yang beredar saat proses pembuatan Supersemar di Istana Bogor.

Asvi menjelaskan mengenai rumor adanya penodongan oleh jenderal keempat yang hadir di Istana Bogor, yaitu Mayjen Maraden Panggabean.

Berikut keterangan Asvi yang kami sajikan dalam dua tulisan wawancara khusus. Petikan ini merupakan bagian kedua:

Seperti apa proses keluarnya Supersemar, apa keterlibatan Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen M Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud yang menemui Soekarno di Istana Bogor?

Mereka bertiga pergi ke Bogor, rapat di Istana dipimpin sementara oleh Leimena. Dalam sejarah diceritakan bahwa ketiga Jendral ini memutuskan untuk menemani Soekarno yang kesepian di Istana Bogor.

Sebelumnya, mereka datang ke rumah Soeharto untuk meminta izin. Kemudian dari rumah Soeharto, mereka berangkat ke Bogor dan menyampaikan bagaimana kalau Soeharto diberi perintah untuk melakukan pengamanan Presiden dan lainnya.

Kemudian Soekarno menyetujui usul ketiga jenderal tadi?

Itu kan diperdebatkan bagaimana bentuknya. Apakah itu melalui surat atau tidak. Apakah itu lisan? Lisan itu adalah usul Soebandrio. Kemudian Amirmachmud marah dan mendelik matanya pada Soebandrio karena mereka membutuhkan surat, bukan perintah lisan.

Nah kemudian surat itu ada yang diketik pertama dan kemudian dicorat-coret menteri-menteri itu juga, kemudian diketik yang terakhir. Menurut Atmadji (Atmadji Sumarkidjo, penulis buku biografi M Jusuf), Jusuf itu punya ketiga-tiganya. Punya ketikan yang pertama, setelah dicorat-coret, dan tembusan aslinya.

Tapi saya bertanya juga, siapa yang menyimpan? Mungkin istrinya, Eli Sailan. Tapi sekarang Eli Sailan, istri M Jusuf, kan juga sudah meninggal, dan surat itu tidak ditemukan.

Surat itu baru diketik saat tiga jendral ke Bogor untuk menemui Soekarno?

Iya. Mereka datang, baru suratnya diketik oleh Sabur atas perintah Soekarno.

Seperti apa isinya?

Surat perintah untuk pengamanan Presiden. Itu yang pertama baru yang lain-lain, dan semua itu harus melapor pada Presiden. Lalu mereka membawa surat itu. Kemudian Amirmachmud mengatakan, ia membaca, "Loh kalau ini artinya sudah pengalihan kekuasaan".

Tafsirannya seperti itu, lalu diserahkan ke Soeharto. Lalu kata Soeharto, suratnya dibutuhkan oleh Soedharmono dengan stafnya waktu itu Moerdiono, yang waktu itu sedang mempersiapkan konsep untuk pembubaran PKI. Mereka sudah diminta untuk pembubaran PKI, ketika surat itu datang. Mereka punya alasan kuat untuk itu.

Pembubaran PKI tidak ada dalam Supersemar?

Tidak ada di surat itu. Artinya, tafsiran pembubaran PKI ada dari pihak Soeharto dari kalimat melakukan hal yang dianggap perlu untuk mengamankan situasi. Jadi apapun. Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu.

Dan ketika kemudian Soekarno tahu PKI dibubarkan, ia memanggil Soeharto dan marah. Ia minta surat itu untuk dicabut. Tapi Soeharto menolak. Jadi artinya Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya.

Supersemar itu sendiri bukan pengalihan kekuasaan, tapi hanya untuk memberikan mandat?

Mandat untuk pengamanan masyarakat dan ia dan keluarganya. Tapi kemudian ditafsirkan pengalihan kekuasaan oleh Amirmachmud, dan itu dilaksanakan Soeharto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.