Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Penyebab Harga Pangan Naik?

Kompas.com - 10/03/2016, 20:41 WIB

Sejak awal  2015 hingga awal 2016 ini peningkatan harga pangan tergolong tinggi justru di tengah inflasi yang cukup rendah (3,35 persen) serta merosotnya harga komoditas di dunia termasuk komoditas pangan.

Rata-rata harga beras medium nasional tercatat naik 13,2 persen atau hampir empat kali inflasi, telur ayam ras 9,5 persen, daging sapi 6,1 persen, dan  ayam pedaging 3,0 persen. Rata-rata kenaikan harga pangan justru lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 di mana inflasi tercatat sebesar 8,36 persen.

Kenaikan harga pangan ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan petani kecil. Dalam enam bulan awal pemerintahan tercatat 570.000 petani jatuh miskin.

Harga gabah di tingkat usaha tani di musim panen Februari-Maret 2015 di banyak tempat tercatat hanya Rp 3.100 hingga Rp 3.300,  jauh lebih rendah dibandingkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 3.700 per kilogram.

Apa yang menyebabkan harga pangan naik? Ikuti artikel Kompas Jumat esok (11/3/2016) berjudul “Kartel Pangan” yang ditulis Dwi Andreas Santosa. Ada dugaan penyebab meroketnya harga pangan dan merosotnya tingkat kesejahteraan petani, adalah akibat permainan kartel.

Hal yang tak kalah menarik adalah soal harga minyak. Dalam artikel berjudul “Prospek Harga Minyak”, Pri Agung Rakhmanto menulis, ada pandangan yang mengatakan bahwa harga minyak tak bisa diprediksi. Karenanya tak perlu bersusah payah melakukan kajian dan analisis terhadapnya.

Ada pula yang mengatakan karena harga minyak tak lebih dari sekadar siklus, sehingga kalau pun sekarang turun, tinggal ditunggu saja saat kenaikannya.

Namun, untuk tingkat pemerintahan suatu negara, tidak selayaknya para pengambil kebijakan dan penyelenggara pemerintahan pasif dalam melihat fenomena pergerakan harga minyak.

Kejelian dan ketepatan dalam membaca arah pergerakan harga minyak akan sangat membantu di dalam merumuskan kebijakan maupun  dalam memutuskan langkah apa yang perlu dilakukan. Termasuk di dalam menyiapkan langkah antisipasi seandainya prediksi yang dilakukan tidak cukup tepat.

Dalam konteks pergerakan harga minyak tahun 2016, pemerintah dan DPR sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mengambil kebijakan yang lebih progresif dan dapat memberikan manfaat lebih bagi perekonomian.

Sementara itu, Syafaatun Almirzanah dalam tulisan berjudul “Transplantasi Organ” menyatakan, transplantasi organ merupakan salah satu cerita sukses di dunia kedokteran. Lima puluh tahun  lalu, kegagalan organ vital  berarti  penderitaan luar biasa, bahkan kematian bagi pasien.

Dengan kemajuan transplantasi organ secara klinis,   harapan akan adanya kesempatan kedua untuk hidup bagi ribuan pasien muncul. Transplantasi jadi pilihan terapi pasien  gagal organ.

Transplantasi dimulai  pada awal  1950-an oleh Joseph Murray dan almarhum  David Hume. Kasus kegagalan organ vital yang kian meningkat dan suplai yang tak mencukupi  memenuhi kebutuhan itu, khususnya dari cadaver (jenazah yang dapat digunakan dokter dan ilmuwan untuk telaah anatomi, identifikasi penyakit, dll), telah menciptakan  gap yang tinggi antara suplai dan kebutuhan organ.

Akibatnya, ada antrean pasien yang panjang dan lama  menunggu donor sehingga  meningkatkan angka kematian.

Baca lebih lengkap ulasan mereka di opini di harian Kompas edisi Jumat (11/03/2016). Bagi yang belum berlangganan, silakan kunjungi http://kiosk.kompas.com. Harian Kompas juga bisa diakses via e-paper di http://epaper.kompas.com. Selain itu, bisa dinikmati versi webnya di http://print.kompas.com.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com