Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus DPR Minta KPK Tak Hanya Bongkar Kasus Pengadaan Barang di Pelindo II

Kompas.com - 10/03/2016, 16:43 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II menemui Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Para anggota Pansus meminta KPK untuk membongkar berbagai dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II.

"Kita minta dan dukung KPK untuk membongkar berbagai persoalan di Pelindo II, tidak hanya soal pengadaan barang saja," kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka di Gedung KPK, Jakarta, Kamis siang.

Menurut Rieke, berbagai dugaan korupsi yang dimaksud misalnya, terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT), yang diperpanjang sebelum masa kontraknya habis.

Selain itu, menurut Rieke, terkait pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru, yang pembangunannya menggunakan pendanaan dalam jumlah besar. (baca: KPK Kirim Penyidik ke China untuk Telusuri Kasus RJ Lino)

Dalam pertemuan dengan Pimpinan KPK, anggota Pansus Pelindo II juga menyerahkan beberapa dokumen yang dinilai dapat membantu penyidikan KPK. Sebagian dokumen tersebut, menurut  Rieke, berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo yang menerima kedatangan anggota Pansus Pelindo II mengatakan, KPK akan mempelajari berbagai laporan dan dokumen yang diserahkan hari ini.

Menurut dia, beberapa laporan yang diterima terkait kasus perpanjangan kontrak JICT, pembangunan terminal di Koja, dan Terminal Peti Kemas di Kalibaru. (baca: RJ Lino: Saya Lebih Kaya Saat Sebelum Jadi Direksi Pelindo)

"Kita pelajari dulu, kita terima dokumennya, jadi kita lakukan penyelidikan. Kemudian, nanti kalau memang ada alat buktinya, kita akan gabungkan dengan penyidikan yang sedang berjalan," kata Agus.

Saat ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino.

Dalam kasus ini, RJ Lino diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penunjukan perusahaan HDHM dari China, terkait pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
9 Kabupaten dan 1 Kota  Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

9 Kabupaten dan 1 Kota Terdampak Gempa M 6,2 di Garut

Nasional
KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat 'Dirawat Sampai Sembuh'

KPK Sebut Dokter yang Tangani Gus Muhdlor Akui Salah Terbitkan Surat "Dirawat Sampai Sembuh"

Nasional
BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

BNPB: Tim Reaksi Cepat Lakukan Pendataan dan Monitoring Usai Gempa di Garut

Nasional
BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

BNPB: Gempa M 6,2 di Garut Rusak Tempat Ibadah, Sekolah, dan Faskes

Nasional
PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

PBNU Gelar Karpet Merah Sambut Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

KPK Nonaktifkan Dua Rutan Buntut Pecat 66 Pegawai yang Terlibat Pungli

Nasional
BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

BNPB: 4 Orang Luka-luka Akibat Gempa M 6,2 di Kabupaten Garut

Nasional
Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Prahara di KPK: Usai Laporkan Albertina Ho, Nurul Ghufron Dilaporkan Novel Baswedan Cs Ke Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com