Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Demokrat: Para Pembantu Jokowi Harus Buktikan ke Rakyat, Bukan Bertengkar

Kompas.com - 07/03/2016, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Umar Arsal, menyayangkan terus terjadinya kegaduhan antarmenteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Umar meminta Jokowi untuk belajar dari Presiden keenam yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatur menteri-menterinya.

"Pak SBY dapat mengatur dan mengontrol para menteri dalam mengelola lembaganya. Bahkan, perseteruan di luar lembaga juga dapat diatasi dengan baik di era pemerintahan SBY," kata Umar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/3/2016). 

Kalaupun memang ada silang pendapat antara menteri mengenai sebuah kebijakan, dia menyarankan agar hal tersebut diselesaikan dalam rapat kabinet.

Para menteri tidak perlu saling melempar opini untuk mencari dukungan publik. (Baca: Fadli Zon: Presiden Mau Selesaikan Konflik Arab? Urus Menteri Saja Enggak Becus!)

"Kasihan rakyat masih disuguhkan tontonan yang tidak harus terjadi pada era pemerintahan Jokowi-JK ini," kata Umar.

Ketua DPP Partai Demokrat ini menambahkan, sebaiknya para pembantu Presiden fokus berkerja untuk menyejahterakan rakyat. (Baca: "Pada Era SBY, Sesama Menteri Bahkan sampai Adu Fisik")

Terlebih lagi, para menteri mempunyai tugas yang berat, yakni harus membantu Presiden dalam membuktikan janji-janjinya saat Pemilu 2014.

(Baca: Jokowi: Menteri Jangan Ributkan Hal yang Belum Saya Putuskan!)

"Harusnya di sisa waktu yang masih panjang, para pembantu Presiden membuktikan pada rakyat yang terbaik, bukan harus bertengkar. Bilamana pertengkaran terus terjadi lagi-lagi rakyat yang dirugikan," ucapnya.

Kompas TV Jokowi: Para Menteri Harus Fokus pada Kerja, Bekerja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com