Luhut Anggap Biasa Silang Pendapat Antar-menteri

PEKANBARU, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perbedaan pendapat yang terjadi di internal kabinet merupakan persoalan biasa.

Ia mengakui masih ada kekurangan dari sisi koordinasi antar-aparat pemerintah. Namun, Luhut meyakinkan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu kinerja pemerintah saat ini. (Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"Ya, kalau beda-beda pendapat kan biasa, ndak ada (konflik) semua baik-baik saja sih," ujar Luhut saat berada di dalam pesawat menuju Pekanbaru, Rabu (2/3/2016).

Luhut melihat kegaduhan di internal kabinet tidak akan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (Baca: Luhut: 1,5 Tahun Saya di Pemerintahan, Hal Paling Fatal adalah Koordinasi)

Ia pun tidak khawatir hal tersebut akan berdampak negatif terhadap iklim investasi nasional.

Ia menambahkan, perbedaan pendapat hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhan jajaran pemerintahan Jokowi. Presiden masih memegang penuh kendali atas para menteri yang berada di bawah instruksinya.

(Baca: PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik)

"Oh ya, pasti adalah kurang-kurangnya, tapi major problem tidak ada. Presiden masih in charge penuh terhadap para menteri," kata Luhut.

Kegaduhan di internal kabinet masih saja terjadi. Terakhir, silang pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik dan saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Beda pendapat antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Beda pendapat antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Beda pendapat antara Menteri Perhubungan Iqnasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Beda pendapat antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik antara Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan.