PDI-P Anggap Kabinet Gaduh karena Jokowi Terlalu Dengarkan Opini Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan tidak terlalu heran dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang terus gaduh di publik dalam menanggapi berbagai isu strategis.

Terakhir, kegaduhan terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

Hendrawan menilai, kegaduhan terus terjadi karena Presiden Joko Widodo terlalu menyerahkan solusi dari perbedaan pandangan kepada publik.

(Baca: Gaduh Para Menteri dan Tak "Mempannya" Instruksi Jokowi...)

"Ini yang repot. Repot kalau Presiden terus-menerus menyerahkan manajerial pemerintahan pada opini publik. Berbahaya ini," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (1/3/2016) malam.

Hendrawan mencontohkan, perbedaan pandangan tengah terjadi atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Fadli Zon: Masa Harus Diajari Cara Mengendalikan Menteri Jokowi yang Berkelahi?)

Menurut dia, Jokowi terlalu mendengarkan opini publik yang menentang revisi itu sehingga akhirnya pembahasan RUU KPK ditunda.

"Revisi tidak, revisi tidak, akhirnya opini publik. Bukan DPR, DPD, MPR, atau MK yang diminta pandangan, melainkan opini publik," kata Wakil Ketua Fraksi PDI-P ini.

Hendrawan mengatakan, karena sikap Jokowi yang terlalu mendengarkan opini publik tersebut, para menteri akhirnya berlomba-lomba untuk mendapat dukungan publik melalui opini yang dikembangkan di media massa.

Hendrawan melihat, pertentangan yang terakhir terjadi antara Sudirman dan Rizal dikembangkan oleh staf ahli hingga humas tiap-tiap kementerian.

(Baca: Merasa Dihambat oleh Kolega di Pemerintahan, Sudirman Said Sebut Lebih Enak Lawan Mafia)

"Jangan sampai muncul fenomena baru yang disebut tirani opini," ucap Hendrawan.

Hendrawan meminta Jokowi secara tegas menyelesaikan masalah ini dengan memanggil kedua menteri yang berbeda pandangan.

Perbedaan pendapat pembangunan Blok Masela di darat atau di laut, kata dia, harus diselesaikan melalui rapat kabinet tertutup.

Presiden Jokowi berulang kali meminta menteri-menterinya tidak menunjukkan perbedaan pendapat di ruang publik. Hal ini untuk menghindari kegaduhan. (Baca: Soal Kegaduhan di Internal Kabinet, Jokowi Diminta Belajar dari SBY)

Kegaduhan di internal kabinet dikhawatirkan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan dikhawatirkan berdampak negatif untuk iklim investasi nasional.

Pada sejumlah kesempatan, Jokowi selalu menekankan pentingnya soliditas kabinet. Pelaksanaan program akan cepat terealisasi jika para menteri saling mendukung.

Kenyataannya, instruksi Presiden itu belum dilaksanakan penuh oleh menteri-menterinya. Masih ada saja pembantu Presiden yang saling kritik, saling sindir di ruang publik.

Catatan Kompas menunjukkan, setidaknya ada sejumlah silang pendapat di kabinet.

1. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW
Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW.

Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan.

2. Perpanjangan kontrak Freeport

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport.

Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

3. Impor beras

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras.

Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

4. Kereta cepat

Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

5. Blok Masela

Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut.

Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

6. Garuda Indonesia

Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan.

Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.