Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Akui Laporkan Pencemar Nama Baik Ketua DPR ke Polisi

Kompas.com - 23/02/2016, 23:29 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas tuduhan gratifikasi karena menggunakan jet pribadi oleh sejumlah lembaga.

Namun, lembaga yang melaporkan kasus itu ke MKD kini balik dilaporkan ke polisi.

Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya telah melaporkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), Adnan dan Anggota Himpunan Masyarakat Anti Korupsi (Himak) Rizman ke Polda Metro Jaya.

Keduanya dituduh melakukan pencemaran nama baik, fitnah dan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Sudah lapor ke Polda Metro Jaya, yang melaporkan Bhaladika. Yang dilaporkan individu, walau kami tahu siapa auktor intelektualnya," ujar Bambang di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (23/2/2016) malam.

"Nanti kami minta polisi korek dari terlapor," ujar Bambang yang juga anggota tim sukses untuk mengantar Ade Komarudin jadi ketua umum Partai Golkar.

Adapun saat ditanya siapa auktor intelektual yang dimaksud, Bambang enggan menyebutkan nama. Namun, ia menyebutkan bahwa sosok tersebut merupakan salah satu calon ketua umum Partai Golkar.

Bambang memastikan bahwa pesawat jet tersebut adalah miliknya. Sedangkan pengusaha asal Kalimantan yang disebut-sebut sebagai pemilik pesawat tersebut merupakan teman Bambang.

"Itu partner saya. Di LHKPN kan ada saya menyebut soal kepemilikan pesawat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Sebelumnya, Barisan Muda Baladhika Karya yang bernaung dalam Sentra Organisasi Karyawan Swagiri Indonesia (SOKSI), menyambangi Polda Metro Jaya.

(Baca: Ke Polda, Ormas Sayap Golkar Ingin Laporkan Pencemaran Nama Baik terhadap Ketua DPR)

Mereka mendatangi Polda Metro untuk melakukan konsultasi terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin yang diduga melibatkan Koordinator Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com