Niat Presiden-DPR Tak Berubah, Demokrat Bakal Terus Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 23/02/2016, 11:13 WIB
Logo KPK KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Demokrat di DPR akan terus menolak revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasalnya, DPR dan pemerintah menyepakati pembahasan revisi UU KPK ditunda, tetapi substansi yang akan direvisi tidak berubah.

(Baca: Kata Ketua DPR, Revisi UU KPK Hanya Ditunda, Tetap Masuk Prolegnas)

"Apabila draf RUU KPK seperti yang diputuskan dalam rapat Baleg, F-PD akan tetap menolak mengingat konstruksinya bisa membuka peluang pelemahan KPK," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (23/2/2016).

Empat poin yang akan dibahas dalam revisi ialah soal kewenangan penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), serta kewenangan rekrutmen penyelidik dan penyidik.

"Revisi ini berpeluang memunculkan intervensi, munculnya dualisme otoritas di KPK dan abuse of power," ucap anggota Komisi III DPR.

Kendati demikian, Didik tetap mengapresiasi rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Presiden Joko Widodo yang memutuskan penundaan revisi UU KPK. (Baca: Tarik Ulur Revisi UU KPK, dari Era SBY hingga Jokowi...)

Penundaan itu dilakukan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Pemerintah dan DPR mengklaim revisi tetap diperlukan untuk penguatan KPK.

Didik berharap pemerintah dan DPR bisa sekaligus mendengar masukan publik secara jernih dalam tahap sosialisasi nanti. (Baca: Soal Revisi UU KPK, Fadli Zon Bangga terhadap Jokowi)

"Apabila suara rakyat didengarkan sepenuhnya dengan jernih, rakyat akan mendukung sepenuhnya. Kebijakan dan keputusan idealnya memang harus transparan, terang benderang, dan mendengar aspirasi publik," ucap Didik.

Sebelum bertemu rombongan DPR, Presiden Jokowi terlebih dulu bertemu tiga pimpinan KPK untuk membahas soal rencana revisi UU KPK.

Sedianya, DPR akan mengambil keputusan dilanjutkan atau tidaknya revisi UU KPK pada sidang paripurna DPR RI hari ini. Namun, pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Mendagri: Sebelum Berlibur ke Luar Kota, Jalani Tes Usap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X