Memerintah Bersama Rakyat

Jika kita renungkan dan lihat secara seksama betapa agenda-agenda masyarakat sipil seperti hak asasi manusia, demokratisasi, anti-korupsi, reformasi hukum dan pendidikan, pluralisme, toleransi dan keadilan sosial belum sungguh-sungguh dijadikan prioritas dan perhatian utama pembuat kebijakan.

Mereka masih harus mengalah dengan berbagai agenda pembangunan proyek infrastruktur serta ingar-bingar rekonfigurasi politik elite yang rumit dan konfliktual.

Bagi saya, di sinilah pentingnya kritisisme dan partisipasi rakyat yang otentik harus tetap dijadikan mitra sejati dan dimainkan sebagai ‘bahasa utama’ kekuasaan rejim Jokowi. Dengan demikian politik tidak kehilangan kerangka ideologisnya, esensi fundamentalnya, sekaligus menjadi progresif, bergairah serta berguna untuk rakyat.

Dengannya, Presiden Jokowi pun bisa terbebas dari kekuatan-kekuatan oligarki yang mencoba untuk menguncinya dalam posisi-posisi ekonomi-politik tertentu untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Ia memerintah bersama, untuk, dan dikawal oleh rakyat.

‘Imajinasi-imajinasi sosiologis’ yang kritis dan inovatif tersebut harus kita munculkan lagi. Tujuannya adalah agar masyarakat sipil tetap bisa menjadi tandem yang kapabel bagi pemerintah sekaligus memastikan pemerintah tetap di jalur yang benar. Tujuannya adalah agar ‘suara-suara’ rakyat yang letih tetap nyaring dan kuat terdengar.

Dengan demikian, pembangunan bisa dipastikan berjalan di atas rel keberpihakan terhadap kemajuan rakyat serta menjadi indikator keberhasilan yang sejati sebuah pemerintahan di rejim demokrasi. Sekian.