Kompas.com - 22/02/2016, 13:13 WIB
Joko Widodo (Jokowi) membeli keladi dari pedagang di Pasar Baru Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014), saat kampanye Pilpres 2014. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROJoko Widodo (Jokowi) membeli keladi dari pedagang di Pasar Baru Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014), saat kampanye Pilpres 2014.
EditorWisnu Nugroho A


Jika kita mengikuti pemberitaan selama setahun terakhir, jujur kita akui bahwa konsolidasi politik dan rivalitas elite di seputar lingkar kekuasaan adalah tantangan yang tak mudah di masa-masa awal pemerintahan Jokowi-JK. Padahal konsolidasi politik sangat dibutuhkan oleh setiap pemerintahan untuk menjalankan agenda-agenda pembangunannya secara efektif.

Tarik-tarik menarik antar berbagai kekuatan politik yang dominan ini diduga telah melatarbelakangi sejumlah insiden politik dan kebijakan kontroversial yang pada gilirannya mendapat resistensi publik.

Paling tidak itu kita rasakan dan saksikan dalam sejumlah kasus heboh mulai dari penunjukan Kapolri tahun lalu, drama pergantian Ketua DPR, revisi UU KPK, sampai pada kasus kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini sedang hangat.

Termasuk juga drama panjang perpecahan dua partai besar, Partai Golkar dan PPP. Dan, tiba-tiba kita dikejutkan pula dengan kemunculan fenomena Gafatar, serangan dan ancaman teroris ISIS, serta isu LGBT!

Sebagai pemerintahan yang berdiri di atas koalisi sejumlah partai dan aktor-aktor ekonomi-politik yang berbeda yang menjadi pendukung pada pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi sesungguhnya sudah cukup cakap dan bijak mengelola dinamika politik yang terjadi sekaligus berupaya mendisiplinkan ordo politik yang dipimpinnya.

Tinggal yang harus diperkuat adalah pengelolaan dinamika politik yang lebih berbobot dan demokratis dalam bingkai pengantisipasian krisis atau merujuk pada penelitian Boin, Hart, Stern dan Sundelius (2005) sebuah the politics of crisis management.

Dari hasil penelitian kolaborasi tiga kampus ini disimpulkan betapa, pertama, positioning kepemimpinan dalam proses pengambilan kebijakan serta, kedua, strategi komunikasi dan argumentasi publik yang sistematik (di situ disebut sebagai meaning making process) menjadi sangat vital dalam menghadapi berbagai ketidakpastian dan tekanan ekonomi politik yang mungkin atau pasti terjadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam konteks pilihan-pilihan performa dan respon kepemimpinan serta strategi kebijakan dan komunikasi publik yang sistematik inilah saya hendak memberikan sedikit komentar.

Bagi saya, setting panggung politik yang gaduh pada tataran elite telah membuat gairah (passion) dan makna ‘politik’ menjauh dari esensi dan topik kerakyatan yang justru semestinya harus selalu dijadikan fondasi sekaligus mantra utama pemerintahan Jokowi-JK.

Tentu kita ingat betapa diskursus terpenting milik Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lalu adalah revolusi mental, poros maritim dan nawa cita. Bukankah melalui diskursus-diskursus inilah diferensiasi platform perubahan Jokowi-JK dapat mencuri perhatian, memberi harapan dan mampu memobilisasi dukungan rakyat?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.