Letak Istiqlal, dari Debat Soekarno-Hatta hingga Berdampingan dengan Katedral

Kompas.com - 22/02/2016, 07:07 WIB
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah perang kemerdekaan Indonesia berakhir, muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah masjid nasional. Ini sekaligus sebagai ungkapan syukur atas hasil perjuangan yang dicapai.

Tidak hanya mendirikan masjid, namun muncul pula keinginan untuk membangun bangunan monumental layaknya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi bukti kemegahan suatu peradaban.

Dikutip dari buku Mengenal Istiqlal yang diterbitkan Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal, pemerintah pun mulai mewujudkan gagasan itu.

Pada 1950, Menteri Agama Wahid Hasyim mulai mengadakan pertemuan dengan tokoh Islam di Deca Park, bangunan di utara Monumen Nasional yang kini sudah tidak ada.

Kemudian, pada 7 Desember 1954, disepakati rencana pembangunan Masjid Istiqlal. Anwar Tjokroaminoto dari Partai Syarikat Islam ditunjuk sebagai ketua Yayasan Masjid Istiqlal.

Panitia lalu melaporkan rencana pembangunan itu kepada Presiden Soekarno, yang kemudian menyetujui.

Tidak hanya itu, Soekarno kemudian makin terlibat aktif saat ditunjuk sebagai ketua dewan juri untuk menentukan rancangan Istiqlal.

Soekarno bahkan memimpin pembangunan Masjid Istiqlal pada 1966. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 78/1966, Soekarno mulai memimpin kepanitiaan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik dan Jenderal AH Nasution tercatat sebagai wakilnya.

Beda pendapat dengan Hatta

Rencana pembangunan semakin nyata. Lokasi pun segera ditentukan. Saat itulah terjadi beda pendapat antara dwitunggal proklamator Indonesia, Soekarno dengan Mohammad Hatta.

Soekarno ingin Istiqlal didirikan di Taman Wilhelmina. Alasannya, lokasi itu dekat dengan Istana Merdeka. Letak itu sesuai dengan konsep tata kota tradisional pada masa kerajaan Islam, terutama di Jawa.

Namun di sisi lain, Hatta melihat lokasi yang dipilih Soekarno memiliki kendala. Di atas Taman Wilhelmina itu memang masih terdapat reruntuhan benteng Prins Frederick.

Hatta menilai, pembangunan Masjid Istiqlal di lokasi itu harus dimulai dengan membongkar reruntuhan benteng yang dibangun pada 1837 itu. Ini berarti negara akan mengeluarkan dana tambahan.

Sebagai solusi, Hatta menawarkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di wilayah Jalan MH Thamrin, tepatnya di lokasi yang kini berdiri Hotel Indonesia.

Hatta melihat kawasan itu tepat karena berada di lingkungan masyarakat Muslim. Selain itu, belum ada bangunan lain yang harus dibongkar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Fraksi PKS Minta Perpres Soal Investasi Miras Dibatalkan, Dinilai Cederai Nilai Pancasila

Nasional
Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Video Beredar di Medsos, Jhoni Allen Tuding SBY Tak Berkeringat Dirikan Demokrat

Nasional
Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Proteksi Penyebaran Covid-19, Mendagri Ingatkan Petugas Damkar Tetap Patuhi Prokes

Nasional
Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Dewan Juri BHACA 2017 Usul Pencabutan Penghargaan untuk Nurdin Abdullah

Nasional
Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X