Letak Istiqlal, dari Debat Soekarno-Hatta hingga Berdampingan dengan Katedral

Kompas.com - 22/02/2016, 07:07 WIB
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah perang kemerdekaan Indonesia berakhir, muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah masjid nasional. Ini sekaligus sebagai ungkapan syukur atas hasil perjuangan yang dicapai.

Tidak hanya mendirikan masjid, namun muncul pula keinginan untuk membangun bangunan monumental layaknya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi bukti kemegahan suatu peradaban.

Dikutip dari buku Mengenal Istiqlal yang diterbitkan Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal, pemerintah pun mulai mewujudkan gagasan itu.

Pada 1950, Menteri Agama Wahid Hasyim mulai mengadakan pertemuan dengan tokoh Islam di Deca Park, bangunan di utara Monumen Nasional yang kini sudah tidak ada.

Kemudian, pada 7 Desember 1954, disepakati rencana pembangunan Masjid Istiqlal. Anwar Tjokroaminoto dari Partai Syarikat Islam ditunjuk sebagai ketua Yayasan Masjid Istiqlal.

Panitia lalu melaporkan rencana pembangunan itu kepada Presiden Soekarno, yang kemudian menyetujui.

Tidak hanya itu, Soekarno kemudian makin terlibat aktif saat ditunjuk sebagai ketua dewan juri untuk menentukan rancangan Istiqlal.

Soekarno bahkan memimpin pembangunan Masjid Istiqlal pada 1966. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 78/1966, Soekarno mulai memimpin kepanitiaan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik dan Jenderal AH Nasution tercatat sebagai wakilnya.

Beda pendapat dengan Hatta

Rencana pembangunan semakin nyata. Lokasi pun segera ditentukan. Saat itulah terjadi beda pendapat antara dwitunggal proklamator Indonesia, Soekarno dengan Mohammad Hatta.

Soekarno ingin Istiqlal didirikan di Taman Wilhelmina. Alasannya, lokasi itu dekat dengan Istana Merdeka. Letak itu sesuai dengan konsep tata kota tradisional pada masa kerajaan Islam, terutama di Jawa.

Namun di sisi lain, Hatta melihat lokasi yang dipilih Soekarno memiliki kendala. Di atas Taman Wilhelmina itu memang masih terdapat reruntuhan benteng Prins Frederick.

Hatta menilai, pembangunan Masjid Istiqlal di lokasi itu harus dimulai dengan membongkar reruntuhan benteng yang dibangun pada 1837 itu. Ini berarti negara akan mengeluarkan dana tambahan.

Sebagai solusi, Hatta menawarkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di wilayah Jalan MH Thamrin, tepatnya di lokasi yang kini berdiri Hotel Indonesia.

Hatta melihat kawasan itu tepat karena berada di lingkungan masyarakat Muslim. Selain itu, belum ada bangunan lain yang harus dibongkar.

Entah seperti apa proses debat itu berlangsung, namun pendapat Hatta kemudian "kalah". Pembangunan Istiqlal pun dimulai di Taman Wilhelmina.

Arsitek favorit Soekarno, Friedrich Silaban, ditunjuk sebagai arsitek setelah menang sayembara dengan tema "Ketuhanan".

Mengutip arsip Harian Kompas, hingga 7 Juli 1966, pembangunan masjid itu menghabiskan dana Rp 6.985.540.829,81 (uang lama).

Adapun buku Mengenal Istiqlal menjelaskan bahwa pada periode Soekarno menghabiskan anggaran hingga Rp 12,569 miliar, dan Rp 12,447 miliar di antaranya merupakan uang lama.

Berdampingan Katedral

Sejarah mencatat perbedaan pendapat itu. Namun, takdir menentukan bahwa Masjid Istiqlal kini berada di lokasi yang diinginkan Soekarno.  

Pilihan itu juga menjadikan Istiqlal berdiri berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta. Bangunan suci umat Katolik itu terlebih dulu ada, dan telah berdiri sejak 1828.

Setelah Istiqlal berdiri dengan megah, bukan berarti eksistensi Gereja Katedral terancam. Aktivitas di dua rumah ibadah terbesar itu tetap berjalan dengan lancar.

Bahkan, letak Istiqlal yang berdampingan dengan Katedral itu menjadi simbol toleransi bangsa.

Saat ada perayaan hari besar umat Nasrani, pengunjung Gereja Katedral biasa memarkirkan kendaraan di lapangan parkir Masjid Istiqlal yang memang berkapasitas luas.

Saat hari raya kedua agama itu berdekatan, aktivitas masing-masing juga tetap berjalan dengan baik. Tanpa merasa saling mengganggu atau saling mengancam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X