Letak Istiqlal, dari Debat Soekarno-Hatta hingga Berdampingan dengan Katedral

Kompas.com - 22/02/2016, 07:07 WIB
Penulis Bayu Galih
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah perang kemerdekaan Indonesia berakhir, muncul sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah masjid nasional. Ini sekaligus sebagai ungkapan syukur atas hasil perjuangan yang dicapai.

Tidak hanya mendirikan masjid, namun muncul pula keinginan untuk membangun bangunan monumental layaknya Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang menjadi bukti kemegahan suatu peradaban.

Dikutip dari buku Mengenal Istiqlal yang diterbitkan Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal, pemerintah pun mulai mewujudkan gagasan itu.

Pada 1950, Menteri Agama Wahid Hasyim mulai mengadakan pertemuan dengan tokoh Islam di Deca Park, bangunan di utara Monumen Nasional yang kini sudah tidak ada.

Kemudian, pada 7 Desember 1954, disepakati rencana pembangunan Masjid Istiqlal. Anwar Tjokroaminoto dari Partai Syarikat Islam ditunjuk sebagai ketua Yayasan Masjid Istiqlal.

Panitia lalu melaporkan rencana pembangunan itu kepada Presiden Soekarno, yang kemudian menyetujui.

Tidak hanya itu, Soekarno kemudian makin terlibat aktif saat ditunjuk sebagai ketua dewan juri untuk menentukan rancangan Istiqlal.

Soekarno bahkan memimpin pembangunan Masjid Istiqlal pada 1966. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 78/1966, Soekarno mulai memimpin kepanitiaan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik dan Jenderal AH Nasution tercatat sebagai wakilnya.

Beda pendapat dengan Hatta

Rencana pembangunan semakin nyata. Lokasi pun segera ditentukan. Saat itulah terjadi beda pendapat antara dwitunggal proklamator Indonesia, Soekarno dengan Mohammad Hatta.

Soekarno ingin Istiqlal didirikan di Taman Wilhelmina. Alasannya, lokasi itu dekat dengan Istana Merdeka. Letak itu sesuai dengan konsep tata kota tradisional pada masa kerajaan Islam, terutama di Jawa.

Namun di sisi lain, Hatta melihat lokasi yang dipilih Soekarno memiliki kendala. Di atas Taman Wilhelmina itu memang masih terdapat reruntuhan benteng Prins Frederick.

Hatta menilai, pembangunan Masjid Istiqlal di lokasi itu harus dimulai dengan membongkar reruntuhan benteng yang dibangun pada 1837 itu. Ini berarti negara akan mengeluarkan dana tambahan.

Sebagai solusi, Hatta menawarkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di wilayah Jalan MH Thamrin, tepatnya di lokasi yang kini berdiri Hotel Indonesia.

Hatta melihat kawasan itu tepat karena berada di lingkungan masyarakat Muslim. Selain itu, belum ada bangunan lain yang harus dibongkar.

Entah seperti apa proses debat itu berlangsung, namun pendapat Hatta kemudian "kalah". Pembangunan Istiqlal pun dimulai di Taman Wilhelmina.

Arsitek favorit Soekarno, Friedrich Silaban, ditunjuk sebagai arsitek setelah menang sayembara dengan tema "Ketuhanan".

Mengutip arsip Harian Kompas, hingga 7 Juli 1966, pembangunan masjid itu menghabiskan dana Rp 6.985.540.829,81 (uang lama).

Adapun buku Mengenal Istiqlal menjelaskan bahwa pada periode Soekarno menghabiskan anggaran hingga Rp 12,569 miliar, dan Rp 12,447 miliar di antaranya merupakan uang lama.

Berdampingan Katedral

Sejarah mencatat perbedaan pendapat itu. Namun, takdir menentukan bahwa Masjid Istiqlal kini berada di lokasi yang diinginkan Soekarno.  

Pilihan itu juga menjadikan Istiqlal berdiri berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta. Bangunan suci umat Katolik itu terlebih dulu ada, dan telah berdiri sejak 1828.

Setelah Istiqlal berdiri dengan megah, bukan berarti eksistensi Gereja Katedral terancam. Aktivitas di dua rumah ibadah terbesar itu tetap berjalan dengan lancar.

Bahkan, letak Istiqlal yang berdampingan dengan Katedral itu menjadi simbol toleransi bangsa.

Saat ada perayaan hari besar umat Nasrani, pengunjung Gereja Katedral biasa memarkirkan kendaraan di lapangan parkir Masjid Istiqlal yang memang berkapasitas luas.

Saat hari raya kedua agama itu berdekatan, aktivitas masing-masing juga tetap berjalan dengan baik. Tanpa merasa saling mengganggu atau saling mengancam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

UPDATE 5 Agustus: Tambah 1.839, Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 73.889

Nasional
Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Soal Obat Covid-19, IDI: BPOM yang Harus Jadi Rujukan

Nasional
BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

BPBD: Kasus Covid-19 di Sumatera Utara Semakin Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.815, Total Ada 116.871 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Masif Lakukan Pemeriksaan Kasus Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Lakukan Dua Strategi Ini

Nasional
Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X