Ketum MKGR Belum Dengar soal Isu Politik Uang di Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu politik uang mencuat jelang pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar.

Meski demikian, Ketua Umum Musyawarah Keluarga Gotong Royong (MKGR) Roem Kono, mengaku belum mendengar kabar tersebut.

"Sampai sekarang saya belum mendengar dan belum melihat. Tapi, jangan sampai itu terjadi," kata Roem di Kantor DPP Partai Golkar, Jumat (19/2/2016).

Pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, sore ini mengumpulkan barisan muda dan pimpinan organisasi sayap Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar.

Menurut rencana, Golkar akan menyelenggarakan munas pada Maret atau April 2016. Bakal calon ketua umum Partai Golkar itu berharap, agar isu politik uang hanya akan menjadi isu.

Sebab, jika isu tersebut menjadi nyata, hal itu akan merusak penyelenggaraan munas yang bertujuan untuk merekonsiliasi konflik yang terjadi selama ini.

"Jangan sampai terjadi transaksional. Tapi, bukan berarti calon tak boleh memberi sesuatu," ujarnya.

Sebelumnya, isu politik uang disuarakan Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid.

Menurut dia, ada pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan.

(Baca: Hindari Politik Uang, Agun Usul Munas Golkar Tak Pakai Surat Dukungan)

"Pengakuan DPD II dia dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam.

(Baca: Isu Politik Uang yang Memanas Jelang Munas Golkar)

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari Caketum, juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.