Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meja Bundar "Keramat" dan Soliditas di Ruang Kerja Ketua KPK...

Kompas.com - 19/02/2016, 06:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Saling melengkapi

KPK bisa kuat jika pimpinannya solid. Hal tersebut menjadi prinsip Agus untuk mensinergikan pikiran dan langkah kelima pimpinan ke depan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lima komisioner KPK jilid IV ini memang memiliki kompetensi dan kemampuan yang beragam. Agus sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedangkan pimpinan lainnya, Alexander Marwata merupakan mantan hakim di Pengadilan Tipikor, Basaria Panjaitan dari kepolisian, Laode Muhammad Syarif merupakan akademisi, dan Saut Situmorang pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Intelejen Negara.

(Baca: Ini Profil Singkat 5 Pimpinan KPK Baru Hasil Pilihan Komisi III DPR)

Perbedaan latar belakang tak menjadikan mereka seperti memiliki lima kepala yang dipaksakan bersatu. "Kalau saya melihatnya malah saling melengkapi," kata Agus.

Agus pun memahami bahwa selama menjadi Kepala LKPP, ia memang mendalami peraturan soal pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, dan keuangan negara. Namun, dia merasa tertinggal dalam hal lain.

Dibantu dengan empat rekan kerjanya yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang hukum, Agus yakin bisa mengejar ketinggalannya itu.

"Kami bisa saling memberi wawasan lain. Kami menangani kasus di pintu masuk, lalu jaringannya, pihak terkait ditangani dengan tuntas. Lalu solusi ke depan nanti bagaimana," kata Agus.

Memang masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan pimpinan KPK yang bahkan kurang dari "usia jagung".

Biar meja kayu berbentuk bundar di ruangan Agus itu menjadi saksi bisa akan upaya lima pimpinan KPK itu untuk saling melengkapi.

Nyatanya, sejauh ini, KPK di bawah pimpinan baru ini telah dua kali melakukan operasi tangkap tangan. Belasan tersangka juga telah "dieksekusi" di atas meja tersebut.

(Baca: Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU)

Agus pun berharap tetap bisa menjalankan perannya agar fungsi pencegahan juga diikuti dengan penindakan. Dengan demikian, keraguan publik yang kini menganggap KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi pun akan mengikis perlahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com