Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meja Bundar "Keramat" dan Soliditas di Ruang Kerja Ketua KPK...

Kompas.com - 19/02/2016, 06:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Saling melengkapi

KPK bisa kuat jika pimpinannya solid. Hal tersebut menjadi prinsip Agus untuk mensinergikan pikiran dan langkah kelima pimpinan ke depan agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Lima komisioner KPK jilid IV ini memang memiliki kompetensi dan kemampuan yang beragam. Agus sebelumnya merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sedangkan pimpinan lainnya, Alexander Marwata merupakan mantan hakim di Pengadilan Tipikor, Basaria Panjaitan dari kepolisian, Laode Muhammad Syarif merupakan akademisi, dan Saut Situmorang pernah menjadi staf ahli Kepala Badan Intelejen Negara.

(Baca: Ini Profil Singkat 5 Pimpinan KPK Baru Hasil Pilihan Komisi III DPR)

Perbedaan latar belakang tak menjadikan mereka seperti memiliki lima kepala yang dipaksakan bersatu. "Kalau saya melihatnya malah saling melengkapi," kata Agus.

Agus pun memahami bahwa selama menjadi Kepala LKPP, ia memang mendalami peraturan soal pengadaan barang dan jasa, perbendaharaan, dan keuangan negara. Namun, dia merasa tertinggal dalam hal lain.

Dibantu dengan empat rekan kerjanya yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang hukum, Agus yakin bisa mengejar ketinggalannya itu.

"Kami bisa saling memberi wawasan lain. Kami menangani kasus di pintu masuk, lalu jaringannya, pihak terkait ditangani dengan tuntas. Lalu solusi ke depan nanti bagaimana," kata Agus.

Memang masih terlalu dini untuk menilai keberhasilan pimpinan KPK yang bahkan kurang dari "usia jagung".

Biar meja kayu berbentuk bundar di ruangan Agus itu menjadi saksi bisa akan upaya lima pimpinan KPK itu untuk saling melengkapi.

Nyatanya, sejauh ini, KPK di bawah pimpinan baru ini telah dua kali melakukan operasi tangkap tangan. Belasan tersangka juga telah "dieksekusi" di atas meja tersebut.

(Baca: Ketua KPK Blak-blakan soal Penyadapan dan Ancaman Revisi UU)

Agus pun berharap tetap bisa menjalankan perannya agar fungsi pencegahan juga diikuti dengan penindakan. Dengan demikian, keraguan publik yang kini menganggap KPK sebagai Komisi Pencegahan Korupsi pun akan mengikis perlahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com