Kisah Jaksa Masuk Desa

Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Keadilan sulit diraih rakyat kecil. Itulah bayangan umum masyarakat soal penegakan dan layanan hukum.

Bahkan, setelah reformasi berjalan 18 tahun, rakyat masih harus berunjuk rasa untuk menuntut hak mereka.

Padahal, pada 1981, pernah dilakukan program kerakyatan Jaksa Masuk Desa dengan mendatangi rakyat kecil agar paham dan tidak takut mengadukan perkara hukum yang dihadapi.

Dalam beberapa tahun, sejak diluncurkan, sudah 9.000 desa yang mendapat pelayanan Jaksa Masuk Desa.

Sejarawan alumnus Universitas Diponegoro, Semarang, Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (9/2), mengatakan, pada Hari Bhakti Adhyaksa, 22 Juli 1981, Jaksa Agung Ismail Saleh meluncurkan program Jaksa Masuk Desa.

"Jaksa Masuk Desa bertujuan memberi pemerataan kesempatan memperoleh keadilan melalui bantuan hukum dan konsultasi bagi golongan tidak mampu di pedesaan," kata Bonnie.

Bonnie menerangkan, dalam temuan di majalah internal Kejagung, Pembinaan, Jaksa Agung Ismail Saleh menegaskan, program Jaksa Masuk Desa bukan untuk menampung perkara, apalagi mencari-cari perkara.

Memang dalam penelusuran arsip Kompas tahun 1981 terlihat betapa gebrakan Jaksa Masuk Desa mendapat perhatian publik.

Pada edisi Sabtu (28/2/1981), Ismail Saleh menyatakan, seorang jaksa harus menjadi penegak hukum yang disegani, bukan ditakuti. Jaksa juga harus dipatuhi, bukan dibenci.

Harian Kompas pada 30 Maret 1980 menulis janji Jaksa Agung Ismail Saleh, Jaksa Masuk Desa harus menjadi gerakan massa sejak Juli 1980.

"Jadikanlah Hari Bhakti Adhyaksa mendatang kembali ke desa", kata Ismail Saleh di depan kepala kejaksaan tinggi se-Indonesia.

Dia meyakini, jika masyarakat desa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, penegakan hukum akan menjadi lebih cepat berjalan sehingga jumlah kejahatan pun dapat menurun.

Jaksa Agung juga melibatkan mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi dalam program penyuluhan tersebut.

Penyuluhan hukum adalah hal penting dan mendasar. Jaksa diharuskan mampu menyelami persoalan masyarakat bawah di desa dan pelosok Indonesia.

Tajuk Rencana Kompas edisi 11 Maret 1982 menyebutkan Ismail Saleh sebagai "... salah seorang pejabat yang menyandang setiap jabatan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh, berdedikasi dan penuh tanggung jawab".

Tajuk Kompas juga mencatat peringatan Jaksa Agung Ismail Saleh kepada jajaran kejaksaan karena penegak hukum yang terlalu mengandalkan kekuasaan mudah terjangkit penyakit kecongkakan kekuasaan.

Dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 006/J.A/5/1982 disebutkan, hukum bukan semata-mata untuk menindak, melainkan benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Bonnie menerangkan, dalam satu tahun, kegiatan Jaksa Masuk Desa dibagi dalam empat tahap yang dibagi tiap triwulan.

Pada triwulan pertama April-Juni dilakukan pengumpulan data, berikutnya Juli-September dilakukan penyuluhan dan identifikasi masalah di desa setempat.

Pada triwulan ketiga, yakni Oktober-Desember, dilakukan tindak lanjut penyuluhan dan pada triwulan terakhir, Januari-Maret, laporan kegiatan diselesaikan.

Salah satu hal yang berguna bagi warga desa adalah penyuluhan soal tanah. Menurut Bonnie, ketika itu para jaksa memberikan informasi agar warga desa tidak menjadi korban penipuan para spekulan tanah dari kota.

Aturan hukum soal perkawinan, dagang, dan utang-piutang juga dijelaskan agar masyarakat paham.

Jauh sebelum gagasan Poros Maritim, Jaksa Agung Hari Suharto, yang menggantikan Ismail Saleh, mengembangkan pelayanan dengan program Jaksa Masuk Laut.

Menurut Bonnie Triyana, program itu digelar di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.

"Demi tercapai keamanan dan penegakan hukum di laut. Sasaran penyuluhan adalah anak buah kapal, nakhoda patroli Angkatan Laut, dan instansi terkait," kata Bonnie.

Menurut dia, Ismail Saleh mengingatkan para jaksa terhadap jati diri jaksa yang ada sejak zaman Hindu-Buddha di Nusantara, yakni dhyaksa.

Dhyaksa mengandung unsur candra, yakni rembulan yang memberi terang nan teduh; tirta, yakni air yang membersihkan dari kekotoran; sari, yakni bunga yang harum, dan cakra, yaitu senjata pamungkas untuk menumpas segala kejahatan.

"Dulu, jika rakyat punya masalah, ia akan datang ke jaksa dan hanya mengucap satu kalimat... nyuwun adil (minta keadilan) lalu menyerahkan segala persoalan. Rakyat itu tidak macam-macam," ujar Ismail Saleh, seperti dikutip Kompas (20/5/1981).

Sayang program Jaksa Masuk Desa kini tidak lagi terdengar gaungnya. Pada 1980-an, sejumlah kasus besar terungkap berkat kesadaran masyarakat desa yang melaporkan pelanggaran hukum. Kini konteks sadar hukum di era Reformasi sangat penting.

Bagaimanakah wajah Kejaksaan Agung kini? Terlebih era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengklaim sebagai pemerintahan yang membumi dan dekat dengan rakyat. (ong)