Pimpinan MPR Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah serius menangani masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Hidayat mempertanyakan efektivitas paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah guna menarik investor asing.

"Tugas negara sesuai perintah undang-undang adalah untuk mensejahterakan seluruh warga bangsa, dan ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurut Hidayat, persoalan PHK bukan lagi sekadar wacana. Setidaknya, terdapat dua perusahaan elektronik yang melakukan PHK secara massal. (baca: Pemerintah Sebenarnya Bisa Cegah PHK oleh Panasonic dan Toshiba)

Hidayat meminta pemerintah mengkaji paket-paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong investasi asing di Indonesia.

Diharapkan, dengan meningkatnya investasi asing, penyerapan jumlah tenaga kerja lokal akan semakin meningkat. (baca: Jumlah Karyawan yang Terkena PHK Bisa Mencapai 10.000 Orang)

"Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan paket regulasi ekonomi, tapi kok belum menghadirkan iklim investasi yang nyaman buat investor?" kata Hidayat.