Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nikahi Evy Susanti, Gatot Pujo Hampir Diinterpelasi DPRD Sumut

Kompas.com - 03/02/2016, 15:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho pernah hampir diajukan interpelasi oleh DPRD Sumatera Utara. Interpelasi tersebut terkait Evy Susanti, istri kedua Gatot.

Hal itu diungkap Pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi saat bersaksi di sidang terdakwa Gatot dan Evy.

"Saat 2013 pernah ada interpelasi soal, maaf pak, mempertanyakan status bu Evy di masyarakat Sumut," ujar Erry di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Erry, Gatot berpotensi menyalahi regulasi jika tidak mendapatkan ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk beristri dua. Sebelumnya, Gatot telah menikahi Sutias Handayani. (baca: Sebut Kasus Bansos Sumut Prioritas, Jaksa Agung Tiba-tiba Naik Pitam)

"Yang saya ketahui, kalau ingin memiliki lebih dari satu istri harus minta ijin atasan, yaitu Mendagri," kata Erry.

Selain itu, interpelasi yang hendak diajukan terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan soal penyaluran dana Bantuan Sosial, dana Bantuan Operasional Sekolah, dan Dana Bantuan Daerah.

Namun, semua hal tersebut hanya dibahas sebatas prapengajuan interpelasi. (baca: Melalui Kaligis, Gatot dan Evy Suap Hakim PTUN Medan Puluhan Ribu Dollar AS)

"Interpelasi setahu saya tidak pernah sampai ke inti. Pak gubernur (Gatot) tidak pernah ditanya DPR karena prainterpelasi selalu gagal," kata Erry.

Belakangan ini diketahui bahwa Gatot diduga menyuap sebagian anggota DPRD Sumut untuk membatalkan penggunaan hak interpelasi mereka.

Kasus ini sekarang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Gatot pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. (baca: Gatot Pujo dan Istrinya Ajukan Diri Jadi "Justice Collaborator")

Selain Gatot, ada pula sejumlah anggota DPRD Sumut yang dijerat karena diduga menerima suap, yaitu Saleh Bangun, Chaidir Ritonga, Ajib Shah, Kamaludin Harahap, dan Sigit Pramono Asri. Sementara sebagian lainnya telah mengembalikan uang dari Gatot ke KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com