90 Tahun Jam'iyyah Nahdlatul Ulama

Kompas.com - 31/01/2016, 09:41 WIB
Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid saat menggelar konferensi pers di media center Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, Jawa Timur, Minggu (2/8/2015). KOMPAS.com/TAUFIQURRAHMANPengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng KH Salahuddin Wahid saat menggelar konferensi pers di media center Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, Jombang, Jawa Timur, Minggu (2/8/2015).
EditorSandro Gatra

Oleh: Salahuddin Wahid

Ajaran ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi pegangan jemaah dan jam'iyyah Nahdlatul Ulama sudah hadir di Nusantara sejak sekitar 1.000 tahun lalu.

Ajaran itu dibawa penyebar Islam yang bersedia berdialog dengan budaya setempat dan memakai media tradisional dalam menyebarkan Islam.

Pesantren yang menjadi salah satu pusat penyebaran Islam adalah lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Pesantren tertua yang kini masih aktif adalah Pesantren Sidogiri, berdiri pada 1718.

Pesantren Tebuireng didirikan pada 1899 oleh KH Hasyim Asy'ari, jadi daya tarik bagi para pemuda berpotensi dari berbagai daerah.

Sejumlah santri terpilih yang dibina khusus oleh Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan pesantren di tempat mereka tinggal setelah meninggalkan Tebuireng.

Pesantren-pesantren itu kelak menjadi pesantren besar, seperti Lirboyo, Ploso Kediri, Tegalrejo Magelang, dan Denanyar Jombang.

Pesantren-pesantren yang didirikan oleh alumni Tebuireng itu membentuk jama'ah (komunitas) penganut paham Islam ahlus sunnah wal jamaah (Aswaja), yang mengikuti mazhab empat (terutama mazhab Syafi'i).

Para kiai dari komunitas pesantren itu merasakan kebutuhan untuk mendirikan jam'iyyah (organisasi) untuk bisa meningkatkan pengabdian mereka.

Penggagas awal berdirinya jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU) adalah KHA Wahab Hasbullah, santri Hasyim Asy'ari. Kiai Wahab menyampaikan usul itu karena paham bahwa organisasi NU hanya akan bisa tumbuh kalau dipimpin oleh Hasyim Asy'ari. 

Setelah mendapat perintah dua kali dari Syaikhona Kholil, guru yang dihormatinya, Hasyim Asy'ari menyatakan berdirinya organisasi NU pada 31 Januari 1926 (17 Rajab 1344).

Mandiri dan maju

Organisasi NU lalu dikembangkan melalui jaringan pesantren, terutama alumni Pesantren Tebuireng, yang tersebar di banyak tempat. Ternyata metode itu amat efektif.

Tahun 1935, NU punya 68 cabang dengan 67.000 anggota. Tahun 1938, berkembang jadi 99 cabang, termasuk di luar Jawa. 

Organisasi baru ini tumbuh secara mandiri. Sampai 1940, setiap tahun diselenggarakan 15 muktamar. Itu menunjukkan bahwa organisasi NU dikelola dengan baik, dilandasi roh jihad yang kuat.

Dalam Muktamar 1938 di Banten, NU menyatakan Hindia Belanda sebagai "dar-al Islam", artinya negeri yang dapat diterima umat Islam. Alasannya, penduduk Muslim dapat menjalankan syariat Islam yang dilakukan oleh para pegawai yang juga Muslim.

Ini pertama kalinya NU menerapkan tradisi Sunni dalam pengesahan kekuasaan yang dapat diterima bila berfaedah bagi kehidupan beragama.

Walaupun sudah menerima Hindia Belanda sebagai "dar al Islam", dalam persidangan BPUPKI, bersama ormas Islam lain NU memperjuangkan Islam menjadi dasar negara. Komprominya ialah Mukadimah UUD yang terkenal dengan sebutan "Piagam Jakarta".

Di dalamnya tercantum bahwa dasar negara ialah Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya.

Pada 18 Agustus 1945 beberapa tokoh Islam bertemu Bung Hatta untuk membahas penolakan kelompok Kristen di Indonesia Timur terhadap "tujuh kata Piagam Jakarta" itu.

Menghadapi pilihan sulit itu, para tokoh Islam itu setuju untuk mencoret tujuh kata itu sehingga sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam persidangan Konstituante (1956-1959), partai-partai Islam  meneruskan perjuangan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam pemungutan suara, dasar negara Pancasila meraih suara di atas 56 persen dan dasar negara Islam meraih 43 persen.

Karena Konstituante mengalami jalan buntu, akhirnya Bung Karno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam pertimbangan dekrit itu, dinyatakan Piagam Jakarta menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 dan menjiwainya.

PBNU membentuk tim yang diketuai oleh KH Achmad Siddiq untuk menyusun naskah tentang "Hubungan Islam dengan Pancasila". Pada Desember 1983, naskah tersebut dipaparkan Achmad Siddiq di depan Munas Alim Ulama NU.

Walaupun amat sulit, para ulama NU bisa diyakinkan untuk menerima naskah itu. Pada Muktamar NU 1984, naskah itu ditetapkan sebagai keputusan muktamar.

NU dan partai politik

Pada 1945, NU bergabung dalam Partai Masyumi di mana Hasyim Asy'ari menjadi Ketua Majelis Syuro. Pada tingkat nasional terdapat perbedaan mencolok antara tokoh-tokoh NU dengan tokoh-tokoh Masyumi.

Tokoh-tokoh NU adalah lulusan pesantren dan tokoh-tokoh Masyumi adalah lulusan sekolah Barat dan universitas. Selain itu, juga terdapat perbedaan pemikiran keagamaan. Pada 1952, NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai NU, yang jadi pemenang ketiga Pemilu 1955.

Dalam Pemilu 1971, Partai NU yang masih berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara adalah partai yang paling lantang mengkritisi pemerintah. 

Tak heran jika banyak juru kampanye NU diturunkan pihak keamanan dari podium kampanye. Aktivis NU di Departemen Agama diharuskan memilih jadi PNS atau NU. Maka, NU kehilangan banyak tokohnya.

Pada 1973, Partai NU bergabung dengan  partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Walau unsur terbesar di dalam PPP, NU kurang berperan akibat intervensi pemerintah.

Pada Muktamar 1984, NU menegaskan Khittah NU 1926 yang antara lain menegaskan NU menjaga jarak yang sama terhadap semua partai Islam. Penegasan itu dimaknai NU keluar dari PPP. Maka, di berbagai daerah tokoh-tokoh NU muncul sebagai aktivis Golkar.

Hanya 14 tahun NU mampu tidak terlibat dalam politik praktis. Pasca Orde Baru, saat pemerintahan BJ Habibie membuka kesempatan mendirikan partai baru untuk bisa ikut dalam Pemilu 1999, lima  tokoh PBNU mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai wadah penyaluran aspirasi politik warga NU.

PKB berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi presiden ke-4 RI. NU bergeser dari ranah masyarakat sipil menuju ranah politik.

Kini timbul kesan kuat bahwa NU meninggalkan Khittah NU 1926 dalam masalah politik. PKB yang dimaksudkan sebagai sayap politik NU, kini justru terkesan mengendalikan organisasi NU dan organisasi di bawah NU.

Nuansa paradigma partai politik dan pragmatisme amat terasa di dalam organisasi NU dan sejumlah badan otonom di bawahnya.

Perlu dirawat

Organisasi NU didirikan oleh para ulama yang penuh keikhlasan, jauh dari popularitas. NU pernah diejek sebagai kelompok sarungan, "teklekan", dan dianggap oportunis saat menjadi partai politik, serta ketinggalan zaman.

Kini banyak kiai NU tidak canggung memakai sarung tampil dalam berbagai kesempatan, termasuk di Istana Merdeka, bahkan Presiden hadir dalam pembukaan Muktamar NU dengan memakai sarung.

Bersama Muhammadiyah, NU kini menjadi organisasi dan komunitas yang dianggap sebagai pengawal negara dan penjaga moral bangsa.

Tentu itu harus disyukuri dengan merawatnya sesuai harapan para ulama pendiri NU. Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa santri yang baik adalah santri yang ketika pulang ke rumah masing-masing bisa menerapkan apa yang diperolehnya di pesantren.

Berarti para santri harus menunjukkan akhlak dan moralitas ketika tamat dari pesantren dan bergiat sebagai apa pun.

Untuk bisa berperan menjadi penjaga moral bangsa, terlebih dulu moral para petinggi NU harus baik. Petinggi NU harus bisa betul-betul menjadi pemimpin. 

Petinggi NU harus belajar pada pemimpin NU masa lalu, terutama saat NU belum menjadi partai politik, karena NU kini bukan partai politik.

Petinggi NU harus bisa menjadi negarawan bukan politisi. Roh jihad yang amat menipis perlu segera ditumbuhkan kembali. Petinggi NU harus bisa betul-betul memberi manfaat bagi NU, bukan hanya pandai memanfaatkan NU.

Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Hasto: Bakal Calon Kepala Daerah PDI-P Akan Daftar Pilkada pada Hari Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X