SK Menkumham Keluar, Saatnya Golkar Pilih Ketum Baru

Sebab, pengurus Golkar hasil Munas Riau mengakomodir elit parpol yang saat ini berada di kedua belah pihak.

"Kita harap tidak lagi terjadi gejolak dan bisa mengakomodir semua pihak. Tidak ada lagi pihak-pihak yang menghambat dan menolak," kata Firman di Kompleks Parlemen, kemarin.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Melki Laka Lena menilai, keputusan pemerintah tersebut sangat rekonsiliatif dan mengedepankan aspek berkeadilan.

Untuk itu, ia meminta, agar Tim Transisi yang sebelumnya telah dibentuk Mahkamah Partai Golkar dapat mengawal proses rekonsiliasi Golkar hingga munas digelar.

Secara terpisah, Wasekjen Golkar hasil Munas Riau yang juga Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya menuturkan, pengakuan pemerintah atas kepengurusan Riau, secara otomatis mengugurkan dualisme Bali dan Jakarta.

Oleh sebab itu, jika kelak munas diselenggarakan bersama, maka pengurus Golkar hasil Munas Riau berhak menyelenggarakannya. Begitu pula dalam hal kepemilikan hak suara.

Menurut dia, DPD I dan II yang nantinya berhak memilih jika munas diselenggarakan yaitu DPD yang dihasilkan Munas Riau.

"Dan pastinya mencakup dua belah pihak krn munas Riau itu isinya Munas Bali dan Munas Jakarta," tutur Tantowi.

Adapun Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau, Agung Laksono meminta, agar sebelum munas dilaksanakan, terlebih dahulu diselenggarakan musyawarah daerah.

Ia menilai, dualisme kepengurusan Golkar juga telah melahirkan dualisme kepemimpinan di level DPD I dan II.

"Harus segera direkonsiliasi, direvisi masing-masing daerah. Tidak bisa begitu saja. Agar diselesaikan, dilanjutkan melalui munas yang demokratis dan berkeadilan melibatkan semua pihak," kata Agung.