Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Diminta Kawal Munaslub Golkar

Kompas.com - 28/01/2016, 17:43 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Melki Laka Lena, mengharapkan peran Tim Transisi Partai Golkar untuk mengawal pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar.

Penyelenggaraan Munaslub Golkar dapat segera dilakukan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengaktifkan kembali pengurus Golkar hasil Munas Riau.

Menurut Melki, SK Menkumham itu sudah sejalan dengan kesepakatan yang dibuat antara dua pimpinan pengurus Golkar, Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, serta Ketua Tim Transisi Golkar Jusuf Kalla.

SK tersebut akan menjadi jembatan bagi kedua belah pihak untuk menyelenggarakan munaslub bersama.

"Prinsip SK Menkumham tersebut demokratis, rekonsiliatif, dan berkeadilan untuk menjadi basis proses penggabungan ini. Untuk mengawal agar berjalan pada relnya, Tim Transisi yang merupakan produk Mahkamah Partai perlu aktif terlibat," kata Melki melalui pesan singkat, Kamis (28/1/2016).

Ia mengingatkan agar DPP Partai Golkar membuka diri dan mengajak kedua belah pihak untuk secara aktif mempersiapkan munaslub. Sebab, SK yang berfungsi untuk memperpanjang DPP Golkar hasil Munas Riau itu hanya bisa efektif apabila kedua belah pihak dilibatkan.

"Dalam prosesnya, DPP PG membuat pleno untuk menetapkan panitia munas, materi munas, waktu, dan tempat, termasuk aturan main munas dan tata cara pemilihan," kata dia.

Melki menyebutkan, baik Agung maupun Aburizal telah menjalin komunikasi di antara keduanya. Dalam waktu dekat, kedua bos partai berlambang pohon beringin itu akan segera bertemu untuk membahas munaslub.

"Rencana minggu depan keduanya mau ketemu dan bahas lagi soal proses penyatuan Golkar pasca-SK Menkumham terbit," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com