Kompas.com - 27/01/2016, 00:52 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.  Kompas/Heru Sri KumoroKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.
EditorSandro Gatra

Tampaknya, sikap itu sudah diantisipasi pemerintah sehingga pemerintah mengutus Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly saat pembukaan rapimnas.

Meskipun demikian, dinamika rapimnas berkembang dengan cepat dan mengejutkan. Wacana munaslub yang akan dijadikan skema persatuan kembali dua kubu yang berseteru di Golkar sempat ditolak oleh sebagian besar, yaitu 21 ketua DPD I (Provinsi) Partai Golkar.

Perkembangan itu mengagetkan mengingat wacana munaslub, bahkan sudah disampaikan Aburizal, mempunyai peran yang sangat sentral dan dominan.

Sebagian masyarakat tentu menduga-duga, ada apa di balik perlawanan para ketua DPD I Golkar itu terhadap gagasan ketua umumnya? Sulit dapat dipercaya bahwa sosok yang sangat berwibawa di partainya dilawan secara terang-terangan oleh organ di bawahnya.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau banyak spekulasi di kalangan masyarakat yang menganggap rapimnas kali ini hanya skenario kubu Munas Bali untuk mendapatkan legitimasi publik.

Logika yang hendak dibangun, apabila munaslub ditolak forum rapimnas, berarti dalam perspektif internal Partai Golkar, kepengurusan Munas Bali sudah sah. Penafsiran lainnya, seandainya akan dilakukan munaslub, kubu Munas Bali merasa sudah solid dan munaslub hanya mengukuhkan eksistensi kepengurusan versi mereka.

Langkah Aburizal yang saat pidato penutupan rapimnas menyatakan munaslub tetap digelar pada Mei atau Juni tahun ini tak hanya makin mengukuhkan penafsiran bahwa munaslub hanya mengukuhkan eksistensi kepengurusan Munas Bali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, juga memperkuat posisi Aburizal karena munaslub seperti menjadi keputusannya sendiri.

Apabila jalan pikiran itu dilanjutkan, ketidaksediaan Aburizal dicalonkan lagi sebagai ketua umum Golkar pada periode berikutnya bukan berarti ia akan melepaskan kendali dan otoritas absolut di partai itu.

Dengan ketokohan, peran sentral, serta dominasinya di Golkar, ia dapat berada di posisi apa saja di partai itu. Namun, hampir dapat dipastikan ia akan tetap sebagai penentu dalam Partai Golkar.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Bertemu Partai Komunis China, Cak Imin Berharap Kerja Sama Indonesia-China Meningkat

Nasional
Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, Wasekjen PKS: Harusnya Pak Yaqut Lebih Bijak

Nasional
Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Polri: Tersangka Pinjol Ilegal Bikin 95 Koperasi Simpan Pinjam Fiktif

Nasional
Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Soal Kabar Tabrakan LRT, Kemenhub Sebut Ranah INKA dan Tahap Uji Coba

Nasional
Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Covid-19 di ASEAN Turun, Jokowi Ingin Pembatasan Masyarakat Dikurangi

Nasional
Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Jokowi: Kita Melihat Harapan Baru, Covid-19 di ASEAN Turun 14 Persen

Nasional
'Air Power' Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

"Air Power" Berevolusi, KSAU: Taktik dan Strategi Pertempuran Harus Beradaptasi

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

UPDATE 25 Oktober: Vaksinasi Dosis Pertama Capai 54,46 Persen

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Azis Syamsuddin Bantah Punya 8 Orang di KPK yang Bisa Dikendalikan

Nasional
Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.