Tampaknya, sikap itu sudah diantisipasi pemerintah sehingga pemerintah mengutus Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly saat pembukaan rapimnas.
Meskipun demikian, dinamika rapimnas berkembang dengan cepat dan mengejutkan. Wacana munaslub yang akan dijadikan skema persatuan kembali dua kubu yang berseteru di Golkar sempat ditolak oleh sebagian besar, yaitu 21 ketua DPD I (Provinsi) Partai Golkar.
Perkembangan itu mengagetkan mengingat wacana munaslub, bahkan sudah disampaikan Aburizal, mempunyai peran yang sangat sentral dan dominan.
Sebagian masyarakat tentu menduga-duga, ada apa di balik perlawanan para ketua DPD I Golkar itu terhadap gagasan ketua umumnya? Sulit dapat dipercaya bahwa sosok yang sangat berwibawa di partainya dilawan secara terang-terangan oleh organ di bawahnya.
Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau banyak spekulasi di kalangan masyarakat yang menganggap rapimnas kali ini hanya skenario kubu Munas Bali untuk mendapatkan legitimasi publik.
Logika yang hendak dibangun, apabila munaslub ditolak forum rapimnas, berarti dalam perspektif internal Partai Golkar, kepengurusan Munas Bali sudah sah. Penafsiran lainnya, seandainya akan dilakukan munaslub, kubu Munas Bali merasa sudah solid dan munaslub hanya mengukuhkan eksistensi kepengurusan versi mereka.
Langkah Aburizal yang saat pidato penutupan rapimnas menyatakan munaslub tetap digelar pada Mei atau Juni tahun ini tak hanya makin mengukuhkan penafsiran bahwa munaslub hanya mengukuhkan eksistensi kepengurusan Munas Bali.
Namun, juga memperkuat posisi Aburizal karena munaslub seperti menjadi keputusannya sendiri.
Apabila jalan pikiran itu dilanjutkan, ketidaksediaan Aburizal dicalonkan lagi sebagai ketua umum Golkar pada periode berikutnya bukan berarti ia akan melepaskan kendali dan otoritas absolut di partai itu.
Dengan ketokohan, peran sentral, serta dominasinya di Golkar, ia dapat berada di posisi apa saja di partai itu. Namun, hampir dapat dipastikan ia akan tetap sebagai penentu dalam Partai Golkar.