Kompas.com - 27/01/2016, 00:52 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.  Kompas/Heru Sri KumoroKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie setelah menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum peserta Munas IX Golkar terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Golkar di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014). Aburizal Bakrie juga menyatakan bersedia dicalonkan lagi memimpin Golkar 2014-2019. Ical menjadi calon tunggal pada Munas kali ini.
EditorSandro Gatra

Panggung politik adalah pergelaran seni mengolah berbagai kemungkinan untuk memenangkan perjuangan seperangkat cita-cita guna mewujudkan kehidupan bersama yang ideal melalui adu strategi, siasat, dan kecerdikan.

Namun, pakem tersebut dalam praktiknya selalu terdistorsi berbagai kepentingan sempit dan pragmatis.

Bahkan, tidak jarang terjadi saling siasat dan adu cerdik dilakukan untuk memenuhi hasrat kekuasaan semata.

Melalui dalil tersebut, masyarakat dapat mencerna lebih dalam tentang pentas politik yang berlangsung dengan lakon Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar 2016.

Perhelatan tersebut mungkin dimaksudkan untuk merespons masyarakat yang menginginkan Partai Golkar utuh kembali setelah lebih dari setahun dibelit konflik kepengurusan, yaitu antara kepengurusan hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie dan hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

TRIBUNNEWS / DANY PERMANA Peneliti CSIS J Kristiadi memberikan keterangan usai mengikuti acara rilis survei opini publik 'Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Gubernur dan DPRD DKI Jakarta' yang digelar CSIS di Jakarta, Kamis (12/3/2015). Hasil survei tersebut menunjukkan, dalam rentang nilai 1-10, apresiasi warga Jakarta terhadap kinerja Ahok sebesar 6,34 dan DPRD DKI Jakarta hanya mendapat 5,96.
Harga konflik itu sangat mahal: kredibilitas partai berlambang pohon beringin ini merosot di mata publik.

Kondisi itu membuat publik banyak mengharap dua kubu kepengurusan Golkar segera bersatu dan partai itu dapat segera menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mencermati isi pidato Aburizal yang disampaikan saat pembukaan rapimnas, publik menangkap pesan sebagai berikut.

Pertama, Aburizal sebagai tokoh sentral kubu Munas Bali telah ”melempar handuk” dan berniat untuk segera menyelamatkan Partai Golkar dari kemelut internalnya.

Lebih mengharukan lagi, ia bahkan tidak bersedia mencalonkan lagi sebagai ketua umum apabila rapimnas memutuskan perlu digelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Metafora lempar handuk dalam konteks rapimnas untuk menunjukkan bahwa Aburizal telah memperlihatkan sikap mulia, terhormat, dan sportif, seperti olahragawan yang mematuhi aturan main dan mengutamakan sportivitas.

Kalah dan menang hanya sebuah permainan, yang paling utama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai dalam aturan main.

Kedua, Partai Golkar juga mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Janji yang melegakan sebagian besar publik yang mendambakan pemerintah yang bekerja dan tidak sekadar menimbulkan kegaduhan.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.