Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

40 RUU Disahkan Masuk Prolegnas 2016 Hari Ini, Termasuk KPK dan Antiterorisme

Kompas.com - 26/01/2016, 10:07 WIB

Dani Prabowo

Penulis

Lihat Foto

Suasana rapat paripurna pembahasan RAPBN 2016 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).(Indra Akuntono/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang akan masuk ke dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016, Selasa (26/1/2016). Ada 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2016.

"Rapat paripurna nanti soal laporan dari Baleg mengenai prolegnas," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen.

Salah satu RUU yang akan masuk ke dalam Prolegnas yaitu revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme dan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Agus, beberapa waktu lalu DPR pernah menyarankan kepada pemerintah agar pemerintah menyusun peraturan pemerintah pengganti UU (perppu) terkait pemberantasan terorime.

Usulan itu, kata Agus, diberikan pasca-terjadinya serangan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016) lalu.

Menurut dia, penyusunan perppu lebih efektif karena dapat langsung diterapkan jika sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sebab saat itu dianggap Indonesia dalam kondisi darurat teror.

"Tapi kalau pemerintah mau lewat revisi UU tidak masalah. Kita tunggu revisi dari pemerintah yang akan dikirimkan ke DPR. Nanti baru bisa jadi usulan dari pemerintah," kata politisi Partai Demokrat itu.

Terkait revisi UU KPK, menurut Agus, setidaknya ada empat hal yang perlu direvisi, yaitu masalah penyelidik independen, pembentukan dewan pengawas, prosedur penyadapan dan pemberian wewenang SP3.

Revisi UU KPK itu nantinya akan menjadi inisiatif DPR dan menurut rencana draf revisi UU tersebut akan disiapkan Baleg.

Selain revisi UU Antiterorime dan UU KPK, 38 RUU lainnya juga disepakati Badan Legislasi masuk dalam prolegnas 2016 dan akan disahkan dalam rapat paripurna.

Berikut daftar 40 RUU tersebut:

Inisiatif DPR:

1. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat

2. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

3. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Dalam Prolegnas 2015 judul tertulis: Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan)

4. RUU tentang Jasa Konstruksi

5. RUU tentang Penyandang Disabilitas

6. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Dalam Prolegnas 2015, judul tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)

7. RUU tentang Sistem Perbukuan

8. RUU tentang Kebudayaan

9. RUU tentang Pertembakauan

10. RUU tentang Kewirausahaan Nasional

11. RUU tentang Pertanahan

12. RUU tentang Arsitek

13. RUU tentang Pengelolaan Ibadan Haji dan Penyelenggaraan Umrah

14. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

15. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

16. RUU tentang Jabatan Hakim

17. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

18. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

19. RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

20. RUU tentang Kebidanan

21. RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

22. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Inisiatif DPD:

1. RUU tentang Wawasan Nusantara

2. RUU tentang Ekonomi Kreatif

Inisiatif Pemerintah:

1. RUU tentang Merek

2. RUU tentang Paten

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

5. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan

6. RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

7. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

8. RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

9. RUU tentang RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

10. RUU tentang Pengampunan Pajak

11. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

12. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Inisiatif bersama:

1. RUU tentang Kitab Hukum Pemilu (Dalam Prolegnas judul tertulis: Penyelenggaraan Pemilihan Umum) (DPR/Pemerintah)

2. RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas tertulis RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara) (DPR/DPD)

3. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (DPR/Pemerintah)

4. RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (DPR/Pemerintah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.