Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Garis Keras Indonesia Terima 800.000 Dollar AS dari Australia dan Suriah

Kompas.com - 26/01/2016, 01:09 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com - Kelompok garis keras Indonesia menerima dana internasional dari Australia dan Suriah. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan di Singapura, Senin (25/1/2016).

Menurut Luhut, hal itu menambah kekhawatiran bahwa kelompok garis keras menjadikan Indonesia sebagai sasaran terorisme berikutnya.

Luhut berbicara di pertemuan pertahanan di Singapura, yang digelar kurang dari dua pekan setelah serangan bom dan senjata di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta.

Ia mengungkapkan bahwa dana sekitar 800.000 dollar AS pada pekan lalu dikirimkan kepada kelompok garis keras di Indonesia. (baca: Malaysia Tangkap 7 Anggota ISIS)

Kelompok bersenjata ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan di Jakarta pada 14 Januari 2015 itu, yang memicu kekhawatiran akan memijakkan kakinya di Asia Tenggara.

"Kami sekarang berada di jalur benar tentang bagaimana cara kerja mereka mendapatkan dana," kata Luhut seperti dikutip Antaranews.com.

Dia merinci bahwa 100.000 dolar AS berasal dari kota Raqa, Suriah, yang menjadi ibu kota negara khilafah tersendiri ISIS. Dana itu untuk mendukung kegiatan kelompok garis keras di Indonesia. (baca: ISIS Rilis Video Para Penyerang Paris)

Kemudian, sekitar 700.000 dollar AS dari Australia. Namun, dia tidak tahu dari mana dana dari Australia itu.

"Sekarang, petugas kami bekerja keras, mencoba memantau dukungan pendanaan ini, karena tanpa ada pendanaan, saya tidak berpikir mereka dapat bergerak secara agresif," kata mantan Duta Besar RI untuk Singapura itu seperti dikutip AFP.

Luhut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pendanaan kelompok garis keras itu. Ia menekankan keinginannya untuk memperluas kerja sama internasional karena tidak ada negara yang melawan ancaman sendirian. (baca: Lewat Video, ISIS Peringatkan Pemerintah Malaysia)

Dia menyebutkan keterangan tersebut disebarkan oleh Australia dan Indonesia terkait aliran dana sekaligus sebagai komunikasi hotline dengan Singapura sebagai percontohan "kerja sama yang bagus" di antara beberapa negara.

Luhut juga menyampaikan bahwa senjata yang digunakan untuk menyerang Jakarta diselundupkan dari Mindanao, wilayah kepulauan di Filipina selatan, ke kota Poso. (baca: WNI Tokoh Sayap Militer ISIS Kirim Rp 1 Miliar Melalui Tersangka Bom Thamrin)

Luhut dan Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen mengatakan, dukungan dana dan logistik dari luar negeri menjadi bukti bahwa koordinasi kelompok teroris di kawasan makin meningkat.

"Itu jaringan pendanaan internasional. Anda harus berupaya untuk mencegah dan menghambat agar aliran dana terputus," kata Ng kepada wartawan, yang mengikuti jumpa pers bersama Luhut itu.

"Semakin kita bekerja sama, semakin kita menjadi kuat. Hal ini adalah sebuah perjuangan yang mungkin terjadi dalam beberapa dekade, kami butuh beberapa mitra dalam mengatasi persoalan ini," kata Ng.

Singapura pada pekan lalu menangkap 27 warga negara Bangladesh yang bekerja di bangunan tahun lalu karena mendukung persenjataan kelompok milisi seperti ISIS. Singapura mendeportasi 26 di antara mereka. (baca: Survei SMRC: 95,3 Persen Responden Tolak ISIS Ada di Indonesia)

Pejabat di sana menyatakan bahwa sementara para pekerja sedang dipersiapkan untuk melakukan serangan di negara asal mereka dan di tempat lain. Mereka bisa dengan mudah berubah melawan Singapura.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com