Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isyaratkan Dukung Pemerintah, Aburizal Tolak Disebut Jilat Ludah Sendiri

Kompas.com - 23/01/2016, 23:45 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali selama ini dikenal sebagai partai oposisi yang bergabung ke dalam Koalisi Merah Putih.

Namun, Golkar menegaskan akan mereposisi posisinya sebagai partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Baca: Aburizal: Kemenangan Munas Bali di Depan Mata)

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat membuka Rapimnas Golkar di Jakarta Convention Center, Sabtu (23/1/2016).

Pria yang akrab disapa Ical itu menegaskan, sebagai kekuatan politik, Golkar tidak lahir dalam oposisi.

"Doktrin partai kita berbeda dengan partai lainnya. Keahlian kita adalah pada pengelolaan kekuasaan, bukan pada perlawanan pada kekuasaan," ujar Ical.

Aburizal menyadari, perseteruan yang terjadi di internal Golkar telah membuat partai berlambang pohon beringin itu kehilangan jati diri.

Oleh sebab itu, dalam Rapat Konsultasi Nasional yang diselenggarakan DPD I Golkar di Bali awal Januari 2016 lalu, diputuskan bahwa Golkar akan mendukung pemerintahan.

Meski demikian, Aburizal menegaskan bahwa dukungan yang diberikan Golkar tidak serta merta membuat partai itu keluar dari Koalisi Merah Putih.

Hanya saja, ia mengaku, jika dukungan yang diberikan tersebut akan membuat haluan Golkar sedikit berubah. (Baca: Nurdin Halid Sebut Agung Hanya Ciptakan Kegaduhan jika Absen Rapimnas)

"Dukungan itu tak berarti bahwa kita menjilat ludah sendiri, atau bahwa kita menghamba pada kekuasaan. Power has to have a purpose. Maka selebihnya hanya masalah taktis yang bersifat kontekstual," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Sahroni Didorong Maju Pilkada Jakarta, Paloh: Dia Punya Kapabilitas, tetapi Elektabilitasnya...

Nasional
Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'

Istana Tetapkan Tema dan Logo HUT ke-79 RI: "Nusantara Baru, Indonesia Maju"

Nasional
KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

KPI Tegaskan Belum Pernah Terima Draf Resmi RUU Penyiaran

Nasional
Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Dinyatakan Langgar Etik, Bamsoet: Saya Tak Mau Berpolemik

Nasional
Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Pakar Sebut Prabowo Bakal Menang Mudah jika Presiden Dipilih MPR

Nasional
Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Ungkap Hubungan Jokowi dan Surya Paloh, Willy Aditya: Habis Pemilu Berteman Lagi...

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

PDN Diserang "Ransomware", Tanggung Jawab Penyedia Layanan Disorot

Nasional
Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Menkominfo: Pemerintah Tidak Akan Bayar Permintaan Tebusan 8 Juta Dollar Peretas PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com